Tak Diundang dalam KTT ASEAN, Pemerintah Junta Myanmar Merasa Dihina

BANDAR SERI BEGAWAN, iNews.id - Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tak mengundang pemerintahan junta militer Myanmar dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) yang digelar bulan ini. Sebaliknya, ASEAN mengundang perwakilan non-politik Myanmar untuk hadir.

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Min Tun mengatakan, keputusan ini merupakan penghinaan kepada pemimpin militer yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Dia menuduh adanya intervensi asing di balik keputusan ASEAN tak mengundang negaranya. Zaw Min Tun yakin Amerika Serikat (AS) dan perwakilan Uni Eropa menekan negara-negara ASEAN untuk membuat keputusan tersebut.

"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini. Kami tahu utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri AS serta mendapat tekanan dari Uni Eropa," ujarnya, dalam wawancara dengan BBC Burma, seperti dilaporkan kembali Reuters.

Baca Juga

Myanmar Tak Izinkan Utusan ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

Brunei Darussalam selaku pemimpin ASEAN saat ini menyatakan, seorang tokoh non-politik Myanmar akan diundang dalam KTT yang digelar pada 26 hingga 28 Oktober, namun tak menyebutkan identitasnya.

"Karena tidak ada kemajuan yang memadai serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa negara anggota merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negeri sehingga kembali normal," demikian pernyataan Brunei.

Baca Juga

ASEAN Kecewa dengan Myanmar, Menlu Retno Marsudi Sebut Tak Ada Kemajuan Berarti

Para menteri luar negeri (menlu) ASEAN dalam pertemuan darurat pada Jumat malam mengambil keputusan ini melalui konsensus. Ini merupakan langkah tegas, padahal biasanya ASEAN menghindari kebijakan yang mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Kemlu Singapura menyatakan, langkah untuk tidak mengundang pemimpin junta militer Min Aung Hlaing merupakan keputusan yang sulit, namun perlu diambil guna menegakkan kredibilitas ASEAN. Pasalnya tak ada kemajuan berarti dilakukan pemerintah Myanmar dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disepakati dengan ASEAN pada April lalu.

Pemerintahan junta sebelumnya mengizinkan utusan khusus ASEAN yang juga Menlu Brunei Erywan Yusof untuk mengunjungi negaranya, namun dia tak diperbolehkan bertemu dengan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi.

Editor: Anton Suhartono