Tekan Militer Myanmar, Sekjen PBB: Kami Akan Pastikan Kudeta Ini Gagal

NEW YORK, iNews.id – Sekjen PBB Antonio Guterres berjanji mengerahkan komunitas internasional untuk menekan militer Myanmar. Dia ingin memastikan kudeta di negara Asia Tenggara itu gagal.

Pernyataan itu dilontarkan Guterres ketika Dewan Keamanan PBB merundingkan pernyataan sikap tentang gejolak politik di Myanmar.

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Tentara Myanmar menahan pemimpin pemerintahan terpilih, Aung San Suu Kyi, serta pejabat lainnya, Senin (1/2/2021). Militer menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan partai Suu Kyi.

Kekuasaan pemerintahan Myanmar telah diambil alih oleh panglima militer negara itu, Jenderal Min Aung Hlaing, yang kemudian memberlakukan keadaan darurat untuk satu tahun ke depan.

Infografis Demo Besar-besaran Mengecam Kudeta Militer di Myanmar

“Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional, untuk memberikan tekanan kepada Myanmar, untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal,” ujar Guterres, dikutip Reuters, Kamis (4/2/2021).

“(Kudeta) ini benar-benar tidak dapat diterima, setelah pemilu—yang saya yakini berlangsung normal—dan setelah periode transisi yang besar,” kata dia.

Ribuan Warga Myanmar di Jepang Demonstrasi, Desak Pemerintah Tolak Rezim Militer

Pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer memotong transisi panjang Myanmar menuju negara demokrasi. Hal itu mengundang kecaman dari negara lain, seperti dari Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya.

Usulan pernyataan sikap mengutuk kudeta Myanmar telah diajukan oleh Inggris, untuk didiskusikan oleh 15 anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Pernyataan itu menyerukan agar militer Myanmar menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM), dan segera membebaskan para pejabat yang ditahan.

Namun, pernyataan semacam itu harus disepakati dengan konsensus terlebih dulu. Para diplomat mengatakan, rumusan di dalamnya perlu diperhalus untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari China dan Rusia, yang diketahui menjadi “pelindung” Myanmar di Dewan Keamanan PBB.

“Kami melanjutkan diskusi tentang langkah dewan selanjutnya tentang Myanmar, dan rekan-rekan dewan telah sepakat bahwa penting untuk berbicara dengan satu suara tentang masalah tersebut,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, yang juga menjadi presiden DK PBB saat ini.

Editor: Ahmad Islamy Jamil