Tentara Bayaran Rusia: Jet Tempur F-16 Tak Berguna dalam Perang di Ukraina

MOSKOW, iNews.id - Perusahaan militer swasta Rusia Wagner Group menilai pengiriman jet tempur F-16 oleh negara Barat ke Ukraina akan sia-sia. Pasalnya, jet tempur buatan Amerika Serikat (AS) itu tak akan bisa berbuat banyak menghadapi persenjataan Rusia, termasuk sistem pertahanan udara.

Seorang pilot senior yang juga pakar pesawat militer Wagner Group menjelaskan kepada RT, pada dasarnya tak mudah untuk menyediakan jet tempur F-16 untuk Ukraina, apalagi perawatannya. Perbaikan serta pasokan suku cadang yang mahal akan menjadi ganjalan. 

Baca Juga

Gara-gara Sanksi AS, Presiden Kolombia Gustavo Petro Sulit Gajian

Dia menambahkan, sekalipun jet tempur itu mengudara, dia akan menghadapi sistem pertahanan udara Rusia yang tersebar di mana-mana. Pesawat tak akan bisa masuk ke area pertempuran untuk memberikan dukungan bagi pasukan darat karena sistem pertahanan akan mencegatnya sebelum masuk.

“Sistem pertahanan udara kami jauh lebih efektif daripada musuh,” kata pria tersebut.

Baca Juga

AS Ingin Buktikan Iran Terlibat Konflik di Ukraina, Terus Pasok Drone ke Rusia  

Dia berargumen lagi, butuh pelatihan lama bagi pilot Ukraina untuk menerbangkan jet tempur F-16. Apalagi sebagian besar pilot Angkatan Udara Ukraina belum punya pengalaman menggunakan pesawat NATO termasuk di medan pertempuran. Kondisi tersebut berbeda jauh dengan pilot-pilot tempur Rusia yang berpengalaman luas serta memiliki jam terbang tinggi.

Seperti diketahui Wagner Group turut dikontrak pemerintah Rusia untuk berperang di Ukraina sejak tahun lalu. Perusahaan yang menyediakan jasa tentara bayaran itu mengalami perkembangan pesat dalam pertempuran di sekitar Bakhmut, Donetsk.

Baca Juga

Rusia: NATO Semakin Jelas Terlibat dalam Perang Ukraina

Pendiri Wagner Yevgeny Prigozhin bahkan pernah berkelakar menantang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk duel di udara menggunakan jet tempur. Dia siap menarik pasukannya dari sekitar Bakhmut jika Zelensky yang memenagkan duel, namun sebaliknya sang Presiden harus menyerahkan wilayah itu jika kalah.

Editor: Anton Suhartono