Terungkap, Muhyiddin Tolak Permintaan Raja Malaysia Bersatu dengan Anwar Ibrahim

KUALA LUMPUR, iNews.id - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah harus bekerja keras menentukan perdana menteri yang baru. Dia memanggil pemimpin dua koalisi yang meraih suara terbanyak dalam pemilu, yakni Anwar Ibrahim dam Muhyiddin Yassin. Namun pertemuan itu tak menghasilkan keputusan apa pun terkait kepemimpinan pemerintahan Malaysia.

Muhyiddin pun mengungkap hasil pertemuan itu. Dia diminta oleh Sultan Abdullah untuk bersatu dengan Anwar membentuk pemerintahan. Pakatan Harapan, koalisi yang dipimpin Anwar meraup 82 kursi parlemen dan Perikatan Harapan yang dipimpin Muhyiddin mengantongi 73 kursi.

Baca Juga

7 Fakta Pulau Pedofil Milik Jeffrey Epstein, dari Kuil Aneh hingga Transaksi Ilegal

Muhyiddin menegaskan dia menolak permintaan Sultan Abdullah.

"Kami tidak akan pernah bekerja sama dengan Pakatan dan itu sikap partai," kata Muhyiddin, dikutip dari The Star.

Baca Juga

Pemilu Malaysia Buntu Tak Satu pun Koalisi Kuasai Parlemen, Sultan: Biarkan Saya Memutuskan! 

Sebelumnya, usai pertemuan dengan Raja Malaysia, Anwar mengatakan belum ada keputusan apa pun yang diambil terkait perdana menteri yang baru.

"Raja membutuhkan waktu lebih untuk membuat keputusan final," kata Anwar, dikutip dari Reuters.

Raja, lanjut Anwar, ingin Malaysia memiliki pemerintahan yang kuat dan inklusif.

"Keputusan final soal PM menjadi diskeresi Raja. Pada tahap ini tidak ada keputusan yang diambil," ujarnya.

Dia juga memastikan tak ada pembahasan soal pembentukan pemerintahan.

Setiap partai atau koalisi harus memiliki setidaknya 112 dari total 222 kursi parlemen untuk bisa membentuk pemerintahan. Oleh karena itu Pakatan dan Perikatan harus menggandeng kelompok lain untuk bisa mendapat jumlah kursi minimal. 

Namun koalisi Barisan Nasional yang memiliki 30 kursi memutuskan tak mau bergabung dengan keduanya dan memilih menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang. Kondisi ini memicu kebuntuan politik karena tak ada satu pun yang bisa mendapat suara mayoritas di parlemen.

Editor: Anton Suhartono