Thailand Bantah Tolak Pengungsi Myanmar yang Digempur Serangan Udara Pasukan Junta

MAE SARIANG, iNews.id - Thailand dituduh memaksa sekitar 2.000 pengungsi Myanmar kembali ke negaranya saat mereka digempur serangan udara pasukan pemerintahan junta militer. Pejabat Thailand di provinsi dan pusat membantah tuduhan itu.

Pasukan Myanmar menggempur basis pemberontak Karen di dekat perbatasan dengan Thailand pada pekan lalu, memaksa ribuan warga mencari perlindungan dengan menyeberang ke negara tetangga. Ini sebagai balasan atas serangan tentara Karen terhadap pos pemeriksaan yang menewaskan beberapa tentara Myanmar.

Baca Juga

Pria AS Ini Dihukum Penjara Seumur Hidup karena Hendak Bunuh Donald Trump

Pemberontak Karen mendukung demonstrasi warga Myanmar menolak kudeta Aung San Suu Kyi dan berjanji membantu mereka.

Video yang direkam seorang penduduk desa menunjukkan para pengungsi naik perahu di bawah pengawasan tentara Thailand.

Baca Juga

Ribuan Warga Myanmar Kabur ke Thailand Setelah Junta Militer Gelar Serangan Udara

"Lihat, tentara Thailand menyuruh penduduk kembali. Di sini, lihat orang tua harus kembali. Lihat di sana, ada banyak tentara Thailand," demikian suara yang terdengar dalam rekaman video, seperti dilaporkan Reuters.

Gubernur Provinsi Mae Hong Son Thailand, Thichai Jindaluang, menyangkal kabar itu. Menurut dia, pengungsi tidak dipaksa kembali. Mereka berada di lokasi yang aman di pinggir perbatasan Distrik Mae Sariang dan Sop Moei.

Baca Juga

Biadab, Aparat Myanmar Lepaskan Tembakan saat Pelayat Hadiri Pemakaman

Hal senada disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat yang mengatakan pasukannya menjaga pengungsi dengan baik.

"Pihak berwenang Thailand akan terus menjaga mereka yang berada di wilayah Thailand sambil memantau perkembangan situasi dan kebutuhan di lapangan," kata Tanee.

Pernyataan kedua pejabat itu berbeda dengan keterangan kepala distrik Mae Sariang, Sangkhom Khadchiangsaen, yang mengatakan para pengungsi Myanmar yang masuk harus ditolak.

"Semua lembaga harus mengikuti kebijakan Dewan Keamanan Nasional yang mengharuskan kita memblokir mereka yang melarikan diri dan menjaga di sepanjang perbatasan," ujarnya.

Selain itu Sangkhom juga mengaku dilarang mengizinkan pejabat dari badan PBB yang menangani pengungsi, UNHCR, serta LSM dan organisasi internasional lain untuk berkomunikasi langsung dengan pengungsi Myanmar.

"Ini sama sekali dilarang," tuturnya.

Hal senada disampaikan Mark Farmaner, kepala kampanye Burma di Inggris, yang mengatakan ribuan orang dipaksa kembali ke kamp pengungsian Ee Thu Hta di wlayah Myanmar.

Editor: Anton Suhartono