Thailand Gelar Pertemuan Informal Tingkat Menlu Hadirkan Junta Myanmar, Hanya Kamboja yang Hadir

Minggu, 18 Juni 2023 - 15:01:00 WIB

Thailand menggelar pertemuan informal para menlu negara Asia Tenggara, termasuk menghadirkan pejabat junta militer Myanmar (Foto: Reuters)

BANGKOK, iNews.id - Pemerintahan sementara Thailand menggelar pertemuan informal tingkat menlu negara Asia Tenggara dengan mengundang perwakilan pemerintahan junta militer Myanmar, Minggu (18/6/2023). Namun sejauh ini hanya Kamboja yang menyatakan bersedia memenuhi undangan.

Pertemuan itu menuai kritikan tajam karena menghadirkan pejabat pemerintahan junta militer. Padahal ASEAN, sejak hampir 2 tahun terakhir, tidak mengundang perwakilan pemerintah junta militer Myanmar dalam pertemuan resmi. Alasannya pemerintah Myanmar tidak menghormati Knsensus 5 Poin yang disepakati di Jakarta pada April 2021.

Jenderal Taiwan Waspada Latihan Militer China untuk Persiapan Perang, Bersumpah Akan Melawan

Seorang sumber yang mengetahui perkembangan pertemuan ini mengatakan kepada Reuters, Perdana Menteri Prayut Chan O Cha mengundang menlu pemerintahan junta Myanmar Than Swe untuk bertemu para menlu negara ASEAN.

Menlu Thailand Don Pramudwinai dilaporkan menyebar undangan ke negara-negara ASEAN 4 hari sebelum pertemuan digelar hari ini. Pertemuan sedianya digelar selama 2 hari di resor Pattaya.

Kemlu: Myanmar Tetap Dilibatkan di ASEAN

Sejauh ini Kemlu Thailand masih bungkam mengenai siapa saja yang sudah menyatakan hadir. Meski demikian, Menlu Kamboja Prak Sokhonn sudah menyatakan siap menghadiri pertemuan itu.

Kritikan muncul atas inisiatif Thailand menggelar pertemuan tersebut karena berarti memberikan legitimasi terhadap pemerintahan junta militer Myanmar. Selain itu insiatif tersebut dinilai tidak pantas karena di luar kesepakatan perdamaian yang dibuat ASEAN, Konsensus 5 Poin.

ASEAN Dukung Indonesia Lanjutkan Dialog demi Akhiri Krisis Myanmar

Ada pula yang mempertanyakan, mengapa Thailand baru menggelar pembicaraan sekarang, padahal negara itu diperkirakan akan memiliki pemerintahan baru pada Agustus mendatang. Partai-partai koalisi pro-militer kalah dalam pemilu pada 16 Mei oleh kelompok progresif dan populis.