Tolak Dikirim Perang, Ratusan Yahudi Ultra-Ortodoks Serbu Rumah Kepala Polisi Militer Israel

TEL AVIV, iNews.id - Ratusan pemuda Yahudi ultra-Ortodoks menyerbu kediaman kepala kepolisian militer Israel, Brigjen Yuval Yamin, Selasa (28/4/2026). Mereka menolak pemberlakuan wajib militer kepada kelompok tersebut.

Sekitar 200 pemuda membarikade diri di halaman rumah kepala polisi militer di Ashkelon, sebagai protes terhadap rencana menghukum mereka yang menolak panggilan wajib militer.

Baca Juga

6 Keunggulan Jet Tempur F-5 Tiger Iran, dari Biaya Operasional Murah hingga Suku Cadang Lokal

Mahkamah Agung Israel pada Minggu (26/4/2026) memerintahkan pihak berwenang untuk memotong tunjangan keuangan bagi Yahudi ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer, bahkan memulai proses penyelidikan pidana.

Unjuk rasa kelompok ultra-Ortodoks menuai kecaman keras dari para petinggi militer serta para politisi, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Baca Juga

Pemukim Yahudi Israel Bakar Masjid di Tepi Barat, Coret Tembok Hina Nabi Muhammad

“Saya mengutuk keras serangan brutal dan kekerasan terhadap kepala kepolisian militer serta mendesak tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat,” kata Netanyahu.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan puluhan pria berteriak, sementara Yamin berada di dalam rumah bersama keluarganya.

Baca Juga

Tolak Wajib Militer, Yahudi Ultra-Ortodoks Israel Pilih Dipenjara daripada Perang

Menteri Pertahanan Israel Katz juga mengecam pembobolan rumah Yamin saat anggota keluarganya berada di lokasi.

Dia menegaskan setiap upaya untuk melukai personel keamanan sudah di luar batas.

Baca Juga

Ribuan Yahudi Ultra-Ortodoks Israel Demo Tolak Dikirim Perang ke Gaza

Mulanya, kelompok ultra-Ortodoks yang mengikuti studi keagamaan dikecualikan dari wajib militer. Aturan ini sudah berlaku sejak berdirinya negara Israel pada 1948.

Namun, Mahkamah Agung berulang kali menantang pengecualian tersebut sejak beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya konflik Israel dengan negara di kawasan.

Puncaknya pada 2024, Mahkamah Agung memutus pemerintah harus menerapkan wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks.

Masalahnya, pemerintahan Netanyahu bergantung pada partai-partai dari kelompok ultra-Ortodoks. Menyetujui putusan itu berarti dia harus merelakan hilangnya dukungan di pemerintah.

Dengan putusan terbaru pada Minggu, pengadilan memerintahkan penghapusan subsidi kepada kelompok ultra-Ortodoks. Mereka sebelumnya mendapat fasilitas berupa tarif lebih rendah untuk pajak, transportasi umum, serta perawatan anak.

Editor: Anton Suhartono