Tolak Gagasan Netanyahu, AS: Gaza Harus Diperintah Orang Palestina setelah Perang Berakhir!

WASHINGTON DC, iNews.id – Amerika Serikat menegaskan Gaza harus diperintah oleh orang-orang Palestina setelah Israel mengakhiri perangnya melawan Hamas di wilayah tersebut. Washington DC pun menolak gagasan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengatakan bahwa Israel akan bertanggung jawab atas keamanan Gaza tanpa batas waktu.

Pada 7 Oktober lalu, para pejuang Hamas menerobos perbatasan Gaza dan menyerang Israel pada 7 Oktober. Serangan yang disebut “Operasi Banjir al-Aqsa” tersebut menewaskan 1.400 orang Israel. Sebulan kemudian, Washington DC mulai berdiskusi dengan para pemimpin Israel dan Arab tentang masa depan Jalur Gaza tanpa pemerintahan Hamas.

Baca Juga

Ini Takato Ishida, Gubernur Termuda Jepang yang Menang Tanpa Partai Politik

Meskipun rencana tersebut belum muncul, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu (8/11/2023) menguraikan komentar paling komprehensif mengenai ekspektasi Amerika terhadap masa depan Gaza.

“Tidak ada pendudukan kembali di Gaza setelah konflik berakhir. Tidak ada upaya untuk memblokade atau mengepung Gaza. Tidak ada pengurangan wilayah Gaza,” kata Blinken dalam konferensi pers di Tokyo, Jepang, kemarin.

Baca Juga

Drone Tempur MQ-9 Reaper AS Ditembak Jatuh Houthi di Lepas Pantai Yaman

Blinken mengatakan, mungkin memang diperlukan “masa transisi” di akhir konflik. Akan tetapi, pemerintahan pascakrisis di Gaza harus mencakup suara-suara dari rakyat Palestina. “Hal ini harus mencakup pemerintahan yang dipimpin Palestina dan penyatuan Gaza dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina,” ujarnya seperti dikutip Reuters, hari ini.

Pada Senin (6/11/2023), Netanyahu mengatakan kepada ABC News bahwa Israel akan “memikul tanggung jawab keamanan” di Gaza setelah perang. Dengan kata lain, wilayah Palestina itu bakal berada di bawah pengawasan polisi dan tentara zionis. 

Baca Juga

PM Palestina Shtayyeh Menangis saat Ceritakan Ibu dan Anak-Anak Gaza Terkubur Reruntuhan

Komentar Netanyahu itu tampak bertentangan dengan para pejabat AS yang mengatakan bahwa Israel tidak ingin mengendalikan Gaza “pasca-Hamas”.

“Saya pikir Israel, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, akan memikul tanggung jawab keamanan secara keseluruhan karena kita telah melihat apa yang terjadi jika kita tidak memiliki tanggung jawab keamanan tersebut,” dalih Netanyahu.

Baca Juga

Arab Saudi Bakal Gelar Pertemuan Negara-Negara Arab, Islam, dan Afrika untuk Bahas Konflik Israel-Palestina

Para pejabat Israel lantas mencoba mengklarifikasi bahwa mereka tidak bermaksud menduduki Gaza setelah perang. Namun, mereka belum menjelaskan bagaimana mereka dapat menjamin keamanan tanpa mempertahankan kehadiran militer di sana. Israel menarik pasukannya dari Gaza pada 2005.

Otoritas Palestina (PA), yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki Israel, mengatakan Gaza adalah bagian integral dari negara Palestina. Gaza sendiri telah dikuasai Hamas sejak 2007.

Para pejabat tinggi, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan kembalinya PA ke Gaza harus disertai dengan solusi politik yang mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967.

“(Kami) tidak akan pergi ke Gaza dengan tank militer Israel,” kata Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, kepada PBS minggu ini. 

“Kami akan pergi ke Gaza sebagai bagian dari solusi yang berkaitan dengan masalah Palestina, yang berkaitan dengan pendudukan,” ucapnya.

Hamas mengambil alih Gaza setelah perang saudara singkat pada 2007 dengan Partai Fatah pimpinan Abbas. Pembicaraan rekonsiliasi selama bertahun-tahun antara kedua pihak yang bersaing gagal mencapai terobosan untuk melanjutkan pemerintahan PA di Gaza. Namun, PA masih membayar listrik, air dan sebagian gaji pegawai negeri di Gaza.

Sejak 7 Oktober, lebih dari 10.000 warga Palestina telah tewas dalam pemboman tanpa henti oleh Israel di Jalur Gaza, rumah bagi 2,3 juta penduduk. Sekitar 40 persen dari mereka yang terbunuh adalah anak-anak, kata otoritas Gaza.

Editor: Ahmad Islamy Jamil