Trump Manfaatkan TikTok untuk Tekan Xi Jinping Jelang Pertemuan

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menunda pemblokiran TikTok hingga 16 Desember 2025. Keputusan ini tidak semata karena teknis hukum, melainkan bagian dari strategi tekanan diplomatik jelang pertemuan daringnya dengan Presiden China Xi Jinping pada akhir pekan ini.

Dalam instruksi presiden terbaru yang diteken Trump, penegakan undang-undang (UU) pemblokiran TikTok kembali diperpanjang 90 hari. Hal ini memberi ruang waktu tambahan bagi negosiator kedua negara untuk menyelesaikan kerangka kesepakatan pengalihan kepemilikan TikTok ke entitas di AS.

Baca Juga

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut tenggat waktu penutupan TikTok pada 17 September lalu terbukti mendorong pihak China lebih serius dalam negosiasi. 

“Mereka tertarik dengan karakteristik China dari aplikasi tersebut, yang mereka anggap sebagai soft power. Kami tidak peduli dengan karakteristik China. Kami peduli dengan keamanan nasional,” ujarnya, dikutip dari Reuters, Rabu (17/9/2025).

Baca Juga

Xi Jinping Tak Sebut Nama Amerika dalam Pidato Parade Militer, Ini Komentar Trump 

Namun pengamat menilai, keputusan Trump menunda pemblokiran bukan soal keamanan data semata. Langkah itu juga menjadi alat tawar-menawar dalam percakapan telepon mendatang dengan Xi Jinping. Washington ingin memastikan Beijing memberikan konsesi tertentu sebelum kesepakatan final dicapai.

Baca Juga

Ketika Trump Berharap Xi Jinping Ungkit Bantuan AS dalam Perang Lawan Jepang

Skenario ini mencerminkan pola yang sering digunakan Trump dalam diplomasi, mengancam dengan sanksi keras, lalu menunda pelaksanaan untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat. TikTok kini menjadi simbol persaingan geopolitik AS-China, bukan sekadar aplikasi hiburan.

Meski demikian, apa pun hasil kesepakatan Trump dan Xi tetap harus melewati Kongres AS. Dengan mayoritas Partai Republik yang sejak 2024 mewajibkan divestasi TikTok, proses legislasi bisa menjadi penghalang tersendiri.

Editor: Anton Suhartono