Trump Sebut Jabatan Presiden Venezuela Maduro hanya Menghitung Hari, kok Bisa?

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut masa jabatan Presiden Venezuela Nicolas Maduro hanya menghitung hari. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara serta meningkatnya kehadiran militer AS di Laut Karibia.

Dalam wawancara di program 60 Minutes stasiun televisi CBS, yang disiarkan Minggu (3/11/2025), Trump ditanya oleh host, Norah O’Donnell, apakah dia sudang menghitung masa jabatan Maduro?

Baca Juga

Turki Bantu Bebaskan 200 Warga Sipil yang Terjebak di Terowongan Gaza

"Saya bisa sampaikan, iya. Saya rasa begitu," katanya.

Trump tak menjelaskan bagaimana Maduro lengser, apakah digulingkan atau mundur, serta apa pemicunya.

Baca Juga

Senator AS Sarankan Presiden Venezuela Maduro Segera Kabur ke China atau Rusia

Namun setelah itu Trump membantah kemungkinan militer AS menyerang Venezuela.

"Saya tidak cenderung mengatakan akan melakukan itu (menyerang Venezuela)," ujarnya.

Baca Juga

Trump Ingin Gulingkan Presiden Venezuela Maduro lewat Perang terhadap Narkoba?

Trump pada Jumat pekan lalu juga membantah laporan media soal rencana serangan ke Venezuela. Namun tak jelas, apakah pernyataan itu berlaku sampai masa yang akan datang atau hanya sementara karena belum ada keputusan yang dibuat.

Beberapa media AS melaporkan, pemerintahan Trump memutuskan untuk menyerang instalasi militer Venezuela dengan dalih untuk melenyapkan geng narkoba. Serangan bisa terjadi kapan saja.

Para pejabat AS menuduh Maduro memimpin Cartel de los Soles, salah satu geng kriminal paling ditakuti di negara itu. Pada Juli lalu, AS menetapkan Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris SDGT.

AS telah melancarkan 14 kali serangan terhadap kapal-kapal yang dituduh membawa narkoba di Laut Karibia dan Pasifik sejak awal September, menewaskan lebih dari 64 orang.

Lembaga HAM internasional dan pakar hukum mempertanyakan legalitas operasi tersebut. Serangan AS terhadap kapal-kapal melanggar hukum internasional. Kepala kantor HAM PBB Volker Turk menyebut serangan 'main hakim sendiri" itu tidak bisa diterima seraya mendesak penyelidikan independen pembunuhan di luar hukum itu.

Editor: Anton Suhartono