Trump Ultimatum Iran: Tak Ada Pengayaan Uranium!

Sabtu, 28 Februari 2026 - 06:31:00 WIB

Donald Trump menegaskan Iran harus menghentikan pengayaan uranium sepenuhnya (Foto: AP)

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan Iran harus menghentikan pengayaan uranium sepenuhnya. Kedua negara dalam perundingan nuklir yang sejauh ini sudah berlangsung tiga putaran.

Perundingan tersebut dilakukan di bawah bayang-bayang serangan AS terhadap Iran. AS mengerahkan ratusan pesawat militer ke Timur Tengah ditambah belasan kapal perang untuk bersiap menggelar operasi militer.

OKI Bertemu di Arab Saudi, Israel Batasi Akses ke Al-Aqsa dan Tembak 2 Anak Palestina

“Tidak ada pengayaan. Bukan 2 persen, 30 persen. Mereka selalu menginginkan 20 persen, 30 persen. Mereka menginginkannya untuk keperluan sipil. Saya kira itu bukan untuk sipil,” kata Trump, dikutip dari Sputnik, Sabtu (28/2/2026).

Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Oman Badr Al Busaidi mengatakan selama perundingan, Iran setuju untuk menyerahkan semua persediaan uranium yang telah diperkaya. Ini merupakan salah satu tuntutan utama AS untuk mencapai kesepakatan.

Perang AS-Iran Bisa Meletus, SBY Tulis Pesan untuk Trump dan Khamenei

"Persediaan saat ini yang masih ada, saya kira sekarang ada kesepakatan bahwa ini akan dicampur ke tingkat terendah yang mungkin, ke tingkat netral, tingkat alami. Yang berarti... diubah menjadi bahan bakar dan bahan bakar itu tidak bisa diubah lagi," kata Busaidi, kepada stasiun televisi AS, CBS.

Pesawat-Pesawat Militer AS Terus Berdatangan ke Israel, Sinyal Serangan ke Iran Segera Dimulai?

Selain itu, lanjut dia, Iran siap mempertimbangkan untuk mengizinkan inspektur dari AS memasuki wilayahnya untuk memantau kepatuhan terhadap kesepakatan nuklir.

"Inilah mengapa saya kira ini merupakan kesepakatan yang jauh, jauh lebih baik (daripada Rencana Aksi Komprehensif Bersama/JCPOA), karena saya kira Iran terbuka terhadap gagasan tersebut," ujarnya.

JCPOA merupakan kesepakatan pengendalian nuklir Iran yang diteken pada masa pemerintahan Presiden AS Barack Obama pada 2015. Namun Trump, saat menjabat presiden periode pertama, membawa AS keluar dari kesepakatan itu kemudian memberlakukan kembali sanksi yang memukul perekonomian Iran.

Editor: Anton Suhartono