Tuntutan Baru Demonstran Nepal: Hukum Perdana Menteri Oli hingga Amandemen Konstitusi

KATHMANDU, iNews.id - Perwakilan kelompok-kelompok muda Nepal menggelar pertemuan maraton dengan Presiden Ram Chandra Paudel serta angkatan bersenjata selama 6 jam, Rabu (10/9/2025) malam. Mereka mengajukan tuntutan baru terkait Demo Gen Z yang pecah sejak Senin lalu.

Dalam tuntutan itu, seperti dikutip dari NDTV, mereka mendesak penangkapan disertai proses hukum segera terhadap Perdana Menteri KP Sharma Oli yang telah mengundurkan diri. Oli mengundurkan diri pada Selasa lalu setelah demonstasi berubah menjadi kerusuhan hingga membakar kediamannya di Kathmandu.

Baca Juga

Ceroboh! Ribuan Amunisi Militer Jerman Dicuri

Para perwakilan kelompok pemuda juga mendesak menteri dalam negeri serta semua pihak yang terlibat dalam pembunuhan massal para demonstran mundur dan dimintai pertanggungjawabannya.

Massa juga mendesak amandemen konstitusi yang bisa mencegah perdana menteri berkuasa lebih dari dua periode.

Baca Juga

Viral, Menteri Nepal dan Keluarga Dievakuasi Heli Menggantung di Udara Hindari Amukan Massa

Tuntutan lain pemecatan segera pejabat yang ditunjuk karena alasan politik serta praktik nepotisme di badan-badan konstitusi seperti CIAA serta peradilan. Disebutkan, jabatan pemerintahan seharusnya diberikan berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan hubungan politik dan kekeluargaan.

Kelompok-kelompok tersebut sebelumnya menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki menjadi perwakilan mereka untuk bernegosiasi dengan militer guna membentuk pemerintahan sementara. Para demonstran mencapai keputusan tersebut setelah pertemuan maraton.

Baca Juga

Demo Rusuh Nepal, 7.000 Napi Kabur Manfaatkan Situasi

Susila Karki merupakan Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama di Nepal yang dikenal karena sikapnya yang tanpa toleransi terhadap korupsi.

Editor: Anton Suhartono