Turki Ingin Dewan Keamanan PBB Berubah, Hak Veto Dihapus dan Keanggotaan Diperluas

NEW YORK, iNews.id - Turki mendesak agar hak veto yang dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Rusia, Dihapus. Tujuannya agar membuat DK lebih inklusif.

Usulan yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Mevlut Cavusoglu, di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat, Jumat waktu setempat, itu merupakan cerminan kebijakan jangka panjang Turki. Namun Amerika Serikat (AS) juga mengusulkan gagasan serupa baru-baru ini.

Mossad kepada Demonstran Iran: Turunlah ke Jalan, Kami Bersama Kalian!

Bukan hanya hak veto, Cavusoglu juga menyoroti keanggotaan DK PBB, yakni lima tetap ditambah 10 tidak tetap.

“Kami yakin Majelis Umum, Dewan Keamanan, harus lebih inklusif. Ada banyak formula datang dari berbagai negara dan semua harus terwakili dengan baik di sini,” kata Cavusoglu, seperti dilaporkan stasiun televisi TRT.

Korut Kritik Sekjen PBB Guterres gegara Pernyataan Dukung Perlucutan Senjata Nuklir

“Tentu saja, syaratnya bisa ditentukan sesuai dengan (jumlah) populasi, luas, serta letak geografis masing-masing negara. Tapi di sisi lain, hak veto juga harus dihapus,” ujarnya.

Dia menambahkan, sejak lama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga memperjuangkan visi yang diberi nama “Dunia Lebih Besar dari Lima”, mengacu pada jumlah anggota tetap DK PBB.

Sekjen PBB Beri Tahu Presiden Jokowi Tahun Depan Dunia Gelap, Apa Maksudnya?

Menurut Cavusoglu, para pemimpin dunia lainnya sekarang sedang membahasnya.

PBB didirikan pada akhir Perang Dunia II oleh kekuatan sekutu yang menang dalam perang. Semuanya mendapat kursi permanen di DK. Total anggota DK ada 15 negara, 10 lainnya merupakananggota tidak tetap yang dipilih secara bergantian.

Saat berkunjung ke Afrika pada 2021, Erdogan menyebut pengaturan itu sebagai tidak adil dan lawas karena hanya segelintir negara mendominasi dunia.

Saat itu Presiden Rusia Vladimir Putin menolak gagasan itu dengan mengatakan jika hak veto dihapus PBB akan mati pada hari yang sama. Organisasi perdamaian pun berubah kembali menjadi Liga Bangsa-Bangsa, yang tidak berdaya.

Namun, usul Erdogan saat ini mendapat dukungan dari AS. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengatakan, pengaturan DK merupakan status quo yang tidak berkelanjutan dan ketinggalan zaman.

Presiden AS Joe Biden juga mengusulkan anggota DK diperluas serta membatasi hak veto hanya bisa diberikan untuk merespons kondisi yang langka dan luar biasa. AS telah menggunakan hak vetonya lebih dari 80 kali, terutama untuk membela Israel.

Editor: Anton Suhartono