Turki Kutuk Rencana Israel Bangun 4.500 Rumah untuk Pemukim Yahudi di Tepi Barat

ANKARA, iNews.id – Turki mengutuk Pemerintah Israel atas rencana pembangunan lebih dari 4.500 unit rumah untuk pemukim Yahudi di Tepi Barat. Ankara menegaskan, tindakan tersebut melanggar hukum internasional.

Pada Rabu (14/6/2023) lalu, beberapa media Israel melaporkan bahwa Tel Aviv berencana untuk menyetujui lebih dari 4.500 rumah baru di pemukiman Yahudi di Tepi Barat dalam beberapa minggu mendatang. Hari ini, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan Washington DC “sangat terganggu” oleh rencana Israel itu.

Baca Juga

Trump: AS dan China akan Bekerja Sama dalam Penyelesaian Konflik Ukraina

“Kami mengutuk peningkatan kegiatan pemukiman ilegal oleh otoritas Israel dan rencana yang diumumkan untuk pembangunan 4.500 unit pemukiman ilegal baru di setidaknya 19 wilayah Tepi Barat,” ungkap Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan, Senin (19/6/2023).

“Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Israel ini, yang secara serius merusak dasar perdamaian permanen dan sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional dan parameter PBB yang ditetapkan, tidak dapat diterima,” bunyi pernyataan itu lagi.

Baca Juga

Israel Bakal Terbitkan Izin Pendirian Ribuan Rumah Pemukim Yahudi di Tepi Barat

Kemlu Turki menambahkan, Ankara akan terus mendukung upaya untuk mendirikan Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan bersebelahan berdasarkan perbatasan pada Tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Baca Juga

Israel Bakal Caplok Tanah Palestina Lagi, Bangun Ribuan Rumah Baru di Tepi Barat

Permusuhan antara Palestina dan Israel dimulai sejak negara Yahudi didirikan pada 1948. Palestina mencari pengakuan diplomatik atas negara merdeka mereka di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang sebagian diduduki oleh Israel, dan Jalur Gaza. 

Sementara Pemerintah Israel menolak untuk mengakui Palestina sebagai entitas politik dan diplomatik yang independen dan terus saja membangun permukiman Yahudi di wilayah pendudukan meskipun ada keberatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada 9 Juni, media Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk menunda pembahasan rencana pembangunan yang kontroversial di dekat Yerusalem, yang implementasinya akan secara efektif membagi Tepi Barat menjadi dua.

Editor: Ahmad Islamy Jamil