Turki Tak Akan Batalkan Pembelian Rudal S-400 Rusia, tapi Ingin Negosiasi dengan AS

ANKARA, iNews.id - Turki menegaskan tak akan membatalkan pembelian rudal sistem pertahanan S-400 dari Rusia, namun di sisi lain akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat, sekutnya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

AS menjatuhkan sanksi kepada Direktorat Industri Pertahanan Turki (SSB), direkturnya Ismail Demir, serta tiga staf, pada Desember 2020 terkait pembelian rudal tersebut.

Baca Juga

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

Rudal S-400 bisa menjadi ancaman bagi jet tempur F-35 AS serta sistem pertahanan NATO lainnya. Namun Turki menolak anggapan itu dengan mengatakan S-400 tidak akan diintegrasikan ke sistem NATO.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan, negaranya akan menghadapi masalah jika membatalkan pembelian rudal S-400. Meski demikian, dia berharap perselisihan dengan AS bisa diselesaikan melalui dialog. Apalagi Turki sedang dalam pembicaraan dengan Rusia untuk mendapatkan pengiriman kedua S400.

Baca Juga

Tak Terpengaruh Sanksi AS, Turki Terus Kembangkan Kerja Sama Militer dengan Rusia

"Ini merupakan situasi sangat bermasalah jika kami berbalik dari titik awal. Kami mengundang (Amerika Serikat) untuk menjauhkan diri dari penggunaan bahasa yang mengancam seperti sanksi," kata Akar, dikutip dari Reuters, Kamis (14/1/2021).

Baca Juga

Dijatuhi Sanksi AS karena Beli Rudal S-400 Rusia, Turki: Kami Akan Balas

"Kami menginginkan penyelesaian melalui dialog. Jika AS menginginkan solusi, dapat dicapai  dengan bekerja saja di tingkat teknis," ujarnya, melanjutkan.

Sanksi ini dijatuhkan saat hubungan kedua negara mengalami tantangan rumit. Pergantian kekuasaan di AS mungkin akan mengubah peta kebijakan.

Presiden Donald Trump relatif lebih dekat dengan mitranya, Recep Tayyip Erdogan, sedangkan Joe Biden di masa lalu kerap mengkritik kebijakan Ankara.

Turki terpaksa membeli rudal S-400 karena tidak bisa mendapatkan senjata sistem pertahanan udara sejenis dari para sekutunya di NATO terkait persyaratan yang berat.

Editor: Anton Suhartono