Twitter Cabut Perlakuan Istimewa Donald Trump Setelah Joe Biden Dilantik

WASHINGTON, iNews.id - Keistimewaan yang diberikan Twitter kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berakhir begitu Joe Biden dilantik pada 20 Januari 2021.

Twitter memberikan keistimewaan atau perlindungan kepada para pemimpin dunia, bukan hanya Trump, di mana cuitan mereka yang kontroversial tak akan dihapus, melainkan ditandai atau paling parah disembunyikan.

Baca Juga

ICC Tolak Upaya Israel Blokir Penyelidikan Kejahatan Perang di Gaza

Trump beberapa kali menyampaikan posting-an kontroversial selama pilpres AS, termasuk tuduhan-tuduhan tak berdasar soal kredibilitas pemilihan, yang akhirnya kena penalti Twitter. Namun cuitan Trump hanya ditandai atau disembunyikan di balik notifikasi, tidak dihapus.

Setelah pelantikan Biden, Trump harus tunduk pada aturan Twitter sama seperti warga lainnya.

Baca Juga

Menang Pilpres AS 2020, Pidato Joe Biden: Saya Paham Pemilih Trump Kecewa

"Kerangka kebijakan ini berlaku bagi para pemimpin dunia saat ini dan calon pejabat, bukan warga negara ketika mereka tidak lagi memegang jabatan," demikian pernyataan juru bicara Twitter, dikutip dari Reuters, Minggu (8/11/2020).

Di antara cuitan Trump di akun pribadinya @realDonaldTrump yang ditandai adalah soal penipuan suara yang tidak berdasar. Twitter pertama kali menyembunyikan posting-an Trump di balik label 'Kepentingan publik' pada Mei lalu terkait pernyataannya soal kekerasan.

Baca Juga

Donald Trump Tak Akan Menyerah Begitu Saja dengan Kemenangan Joe Biden

Posting-an tersebut dianggap melanggar kebijakan perusahaan platform media sosial itu.

Baca Juga

Cuitan Trump yang Menuduh Biden Curi Hasil Pilpres AS Ditandai Twitter

Selain Twitter, Facebook juga akan menerapkan aturan serupa. Di bawah kebijakan perusahaan, setelah Biden resmi mengisi Gedung Putih, posting-an Trump tidak lagi dikecualikan dari peninjauan tim pemeriksa fakta yang merupakan pihak ketiga.

Kebijakan Facebook mengecualikan posting-an politisi yang sedang mencalonkan diri, pemegang jabatan saat ini, anggota kabinet, partai politik dan pemimpinnya, dari incaran tim pemeriksa fakta.

"Mantan calon pejabat atau mantan pejabat tercakup oleh program pengecekan fakta dari pihak ketiga," bunyi pernyataan Facebook.

Editor: Anton Suhartono