UEA Tolak Ide Netanyahu soal Partisipasi di Pemerintahan Jalur Gaza Pascaperang Israel-Hamas

Minggu, 12 Mei 2024 - 11:16:00 WIB

Uni Emirat Arab menolak usulan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sipil Jalur Gaza pascaberakhirnya perang dengan Hamas. (Foto: Reuters)

ABU DHABI, iNews.id – Uni Emirat Arab (UEA) menolak usulan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengenai kemungkinan partisipasi Abu Dhabi dalam pemerintahan sipil Jalur Gaza pascaberakhirnya perang dengan Hamas. Saat ini, wilayah kantong Palestina itu berada di bawah pendudukan Israel.

“UEA mengutuk pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengusulkan agar UEA berpartisipasi dalam pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang diduduki Israel,” ungkap Menteri Luar Negeri UEA, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, melalui media sosialnya pada Sabtu (11/5/2024).

Terancam Perang Lawan AS, Venezuela Cari Bantuan Militer dari Rusia, China, dan Iran

“UEA menekankan bahwa perdana menteri Israel tidak memiliki wewenang untuk mengambil langkah tersebut, dan UEA menolak untuk terseret ke dalam rencana apa pun yang bertujuan untuk menutupi kehadiran (orang-orang) Israel di Jalur Gaza,” kata Abdullah lagi.

Dia menegaskan, Pemerintah UEA siap memberikan dukungan apa pun kepada Pemerintah Palestina yang akan dibentuk secara mandiri. Menurut Abdullah, pemerintahan tersebut mesti memenuhi harapan dan aspirasi persaudaraan rakyat Palestina, serta memiliki integritas dan kompetensi.

AS Disebut Tawarkan Bantuan Intelijen ke Israel untuk Temukan Pemimpin Hamas di Gaza

Pada Jumat (10/5/2024), Netanyahu mengatakan kepada lembaga penyiaran AS, Merit Street Media, bahwa Israel sedang mempertimbangkan untuk membentuk pemerintahan sipil pascaperang di Gaza. Menurut dia, pemerintahan baru itu akan didirikan dengan dukungan dari UEA, Arab Saudi, dan negara-negara lain yang menginginkan stabilitas di Timur Tengah.

Serangan Hamas pada 7 Oktober menyebabkan tewasnya 1.200 orang Israel. Serangan militer zionis di Jalur Gaza sesudahnya sampai hari ini telah menewaskan setidaknya 34.971 warga sipil, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak Palestina.