UMNO Keluar dari Koalisi, PM Muhyiddin Yassin Didesak Mundur dengan Hormat

KUALA LUMPUR, iNews.id – Kelompok oposisi Malaysia, Pakatan Harapan (PH), mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yasin segera mengundurkan diri dengan hormat. Pasalnya, Muhyiddin dinilai telah kehilangan dukungan dan legitimasi sebagai perdana menteri.

Hal itu diungkapkan oleh para pemimpin PH, yakni Anwar Ibrahim selaku presiden Partai Keadilan Rakyat; H Mohamad Sabu selaku presiden Partai Amanah Negara, dan; Lim Guan Eng dari Partai Tindakan Demokratik. Pernyataan bersama itu mereka sampaikan di Kuala Lumpur, Kamis (8/7/2021).

Baca Juga

Menhan Belousov: Rusia Harus Bersiap Uji Senjata Nuklir Skala Penuh untuk Merespons AS

Desakan mundur Muhyiddin itu muncul setelah presiden UMNO menyatakan partainya segera menarik dan mengakhiri dukungan terhadap sang perdana menteri. Selain itu, PH juga memperhatikan pernyataan jaksa agung Malaysia soal pengungkapan dukungan kepada perdana menteri.

“Kami mengingatkan jaksa agung bahwa Tan Sri Mahiaddin (Muhyiddin) Md Yasin sendiri telah diangkat menjadi perdana menteri berdasarkan surat dari para pemimpin partai politik yang mendukungnya, termasuk presiden UMNO, yang diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong (raja Malaysia) pada 29 Februari 2020,” bunyi pernyataan bersama para pemimpin PH itu.

Baca Juga

Menderita Diare, PM Malaysia Muhyiddin Yassin Dirawat di Rumah Sakit

Mereka menyatakan, ketika pemimpin partai terbesar seperti UMNO mengumumkan untuk menarik dukungan seperti yang terjadi sekarang, itu berarti perdana menteri telah kehilangan dukungan dasar partai dan selanjutnya kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen.

“Jelas jaksa agung lebih banyak bertindak sebagai politikus Perikatan Nasional (koalisi bentukan Muhyiddin yang sekarang memerintah Malaysia) daripada membela supremasi hukum,” kata Anwar Ibrahim dan kawan-kawan.

Baca Juga

Anwar Ibrahim Pertanyakan Mengapa Tes Covid Malaysia Dipangkas 50 Persen padahal Terjadi Lonjakan

Menurut mereka, Pakatan Harapan akan terus fokus pada penyelesaian masalah masyarakat, penanganan krisis Covid-19, dan program vaksinasi yang lebih cepat. Selain itu, kelompok oposisi itu juga menjanjikan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali perekonomian negara dengan lebih baik melalui kebijakan yang dicermati dan diumumkan oleh komite Pakatan Harapan.

Baca Juga

Gara-Gara Ini Malaysia Ubah Penulisan Nama PM Muhyiddin Yassin di Dokumen Resmi

“Kita perlu lebih fokus menyelamatkan nyawa dan ekonomi rakyat di tengah memburuknya krisis Covid-19, daripada terus mempolitisasi posisi dan penghargaan,” kata PH.

PH juga menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan negara bagian, ataupun pemilihan sela mengingat masih tingginya kasus Covid-19 dan semakin tertekannya infrastruktur kesehatan masyarakat Malaysia.

Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) sebagai pendukung Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin resmi menarik dukungan dan keluar dari koalisi Perikatan Nasional (PN), Kamis (8/7/2021). Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, Muhyiddin gagal memenuhi permintaan partainya sebagaimana syarat dukungan. Permintaan itu adalah memelopori pemulihan ekonomi dan menangani pandemi Covid-19 secara efektif.

Namun, Kejaksaan Agung Malaysia menganggap pernyataan presiden UMNO itu hanya pernyataan dari unsur pembentuk pemerintah saat ini yang telah diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Pasal 43 (1) dan (2) ) Konstitusi Federal.

“Untuk saat ini, pemerintah tidak memiliki fakta yang jelas untuk menunjukkan bahwa perdana menteri tidak lagi mendapat kepercayaan dari mayoritas anggota DPR,” kata Kejagung Malaysia.

Menurut Pasal 43 (2) (a) Konstitusi Federal, penentuan apakah seseorang mendapat kepercayaan mayoritas dari anggota DPR akan ditentukan oleh anggota DPR itu sendiri, bukan melalui suatu pernyataan oleh partai politik atau pimpinan partai politik.

“Oleh karena itu, secara hukum, perdana menteri dan kabinet menteri yang ada tampaknya tetap menjalankan kekuasaan eksekutif federal,” ungkap Kejagung Malaysia.

Editor: Ahmad Islamy Jamil