Unjuk Rasa Pecah di India Menentang RUU Kewarganegaraan yang Menyudutkan Umat Islam
GUWAHATI, iNews.id - Umat Islam India turun ke jalan memprotes Rancangan Undang-Undang (RUU) Amandemen Kewarganegaraan yang diloloskan Majelis Rendah pada Selasa (101/2/2019) dini hari.
RUU itu akan dibahas di Majelis Tinggi pada Rabu (11/12/2019) untuk dijadikan UU. Para analis menilai, partai berkuasa Bharatiya Janata (BJP) dan para sekutu akan mengesahkannya.
RUU ini menyudutkan umat Islam di India. Status kewarganegaraan mereka bisa dicabut dan dideportasi atau setidaknya di penjara, meskipun mereka sudah beberapa generasi tinggal di India.
Ini juga sesuai dengan agenda besar kelompok nasionalis Hindu, dipimpin BJP, yang ingin memarginalkan 200 juta muslim India dan menjadikan mereka sebagai warga kelas 2.
Menanggapi RUU ini, unjuk rasa pecah salah satunya di Guwahati, India. Massa membakar ban dan menebang pohon untuk memblokade jalan.
Mereka menyampaikan keberatan dengan berbagai alasan. Selain soal status kewarganeraan mereka, aturan baru ini memungkinkan para imigran minoritas Budha, Hindu, dan Kristen, dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan, datang dan membuat ulah.
Akibat unjuk rasa tersebut, wilayah yang diapit Bangladesh, China, dan Myanmar, itu lumpuh total. Sebagian besar sekolah serta toko juga ditutup.
"Kami sudah menjelaskan, CAB (RUU Amendemen Kewarganegaraan) tidak akan diterima dan kami akan mengintensifkan perlawanan," kata Samujjal Bhattacharyya dari Organisasi Mahasiswa Timur Laut, dikutip dari AFP.
"Assam dan negara-negara bagian di timur laut telah mengalami beban besar dari warga asing ilegal," katanya, melanjutkan.
Majelis Rendah India meloloskan RUU itu lepas tengah malam setelah melalui debat sengit, di mana seorang anggota parlemen muslim berupaya membatalkannya. Dia bahkan membandingkan pemerintah India dengan Nazi.
Setelah hukum ini disahkan akan jauh lebih mudah bagi umat Hindu, Sikh, Budha, dan Kristen untuk melarikan diri dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan lalu menjadi warga negara India.
Menurut para politisi BJP, umat Islam dikecualikan karena mereka tidak mengalami kekerasan di tiga negara tersebut.
Namun anehnya, muslim yang mengalami kekerasan di selain tiga negara tersebut seperti Tamil di Sri Lanka, Rohingya di Myanmar, dan Tibet di China, tetap tidak diterima.
Editor: Anton Suhartono