Usulan Darurat Nasional Ditolak Raja Malaysia, PM Muhyiddin Didesak Segera Mundur

KUALA LUMPUR, iNews.id - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhyiddin Yassin, menghadapi tekanan agar mengundurkan diri setelah usulan pemberlakukan darurat nasional ditolak Raja Malaysia. Di saat bersamaan, warga Malaysia menyambut baik penolakan tersebut.

PM Muhyiddin pada Jumat kemarin menyampaikan usulan pemberlakukan darurat nasional kepada Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Usulan tersebut didasari lonjakan baru infeksi Covid-19 di Malaysia yang berdampak pada sektor ekonomi.

Netanyahu Serang Eks PM Ehud Barak, Sebut Epstein Tak Bekerja untuk Israel

Dalam keadaan darurat nasional, salah satu yang akan dilakukan adalah menangguhkan parlemen. Poin inilah yang kemudian dikritik oleh oposisi sebagai manuver menghindari tekanan di parlemen.

Sebab, di saat bersamaan pemerintahan PM Muhyiddin tengah dihadapkan pada klaim tokoh oposisi senior Malaysia, Anwar Ibrahim, yang mengaku mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

Raja Malaysia Tolak Umumkan Status Darurat Covid Usulan PM Muhyiddin

Pada Minggu (25/10/2020) kemarin, Raja Malaysia setelah meminta pertimbangan dari 9 raja Melayu yang tergabung dalam Council of Rules akhirnya memutuskan menolak usulan keadaan darurat nasional.

Usulan ditolak Raja, kikis kekuasan Muhyiddin di pemerintahan

PM Muhyiddin Usulkan Keadaan Darurat di Malaysia, Ini Artinya

Penolakan Raja dinilai semakin mengikis kekuatan Muhyiddin di pemerintahan, ditambah lagi pembelotan dari aliansi yang berkuasa untuk membentuk pemerintahan baru.

Tak sampai disitu, keputusan Raja memicu dampak keretakan dalam koalisi pemerintahan. Pemimpin partai koalisi mengkritik langkah Muhyiddin yang dianggap berusaha mengamankan kekuasaan melalui usulan darurat nasional.

Mereka mendesak Muhyiddin mundur dari kursi perdana menteri setelah 'skenario' tersebut gagal.

"Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang bisa menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis," kata Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior di Organisasi Malayu Bersatu (UMNO)--partai terbesar dalam koalisi pemerintah--dikutip dari Channel News Asia, Senin (26/10/2020).

"Kesejahteraan rakyat lebih penting. Seharusnya Muhyiddin mundur," lanjutnya.

Warga Malaysia bersyukur Raja tolak usalan Muhyiddin

Di saat bersamaan, warga dan politikus beramai-ramai merespons keputusan Raja Malaysia menolak pemberlakukan darurat nasional yang diusulkan PM Muhyiddin. Mereka memuji kebijaksanaan Raja memutuskan perkara krusial yang tengah dihadapi negeri Jiran saat ini.

Anggota parlemen senior Partai Aksi Demokratik (DAP), Lim Kit Siang, mengatakan keputusan itu menunjukkan bahwa "monarki konstitusional terbukti menjadi benteng penting demokrasi parlementer di Malaysia".

"Warga Malaysia dari semua lapisan berterima kasih kepada Yang Di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah karena memutuskan untu tidak mengumumkan keadaan darurat setelah pertemuan dengan Penguasa Melayu hari ini," kata Lim dikutip dari Strait Times.

PM Muhyiddin gelar rapat kabinet

Sementara itu, pendiri Partai Muda, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, memandang usulan pemberlakukan keadaan darurat nasional sebagai kepentingan politis ketimbang keselamatan rakyat. Setelah keputusan raja, Syed meminta semua berhenti mempolitisasi pandemi.

"Saya berharap perdana menteri akan memanggil semua pemimpin politik untuk menemukan kesamaan guna memastikan stabilitas negara," ujarnya.

Laporan yang beredar di Malaysia menyebut PM Muhyiddin akan memanggil para menterinya untuk menggadakan rapat kabinet hari ini guna membahas langkah penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi.

Editor: Arif Budiwinarto