Vanuatu Serang Indonesia, Delegasi RI: Mereka Tutup Mata saat KKB Bantai Perawat dan Guru
NEW YORK, iNews.id – Vanuatu kembali berulah dengan menyerang Indonesia di arena Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS. Dalam kesempatan tersebut, negara kecil di kawasan Pasifik itu menyinggung soal isu Papua.
Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur, saat berpidato di sidang itu, menyebut telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Pidato Weibur itu pun mendapat tanggapan Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB, Sindy Nur Fitri.
“Saya terkejut bahwa Vanuatu terus-menerus menggunakan forum yang mulia ini untuk mengusik kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, serta terus melakukan agresi dengan maksud tercela dan motif politik untuk melawan Indonesia,” ujarnya dalam Sidang Umum PBB di New York, Sabtu (25/9/2021) waktu setempat.
Dia menuturkan, Indonesia secara tegas menolak seluruh tuduhan tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan yang terus dipelihara oleh Vanuatu itu. “Tuduhan tersebut menciptakan harapan palsu dan kosong, serta hanya memicu konflik yang sedihnya mengorbankan banyak nyawa tak berdosa,” ucap Sindy.
Diplomat Indonesia itu mengungkapkan, Vanuatu berupaya mengesankan dunia seolah-olah mereka peduli terhadap isu-isu HAM. Pada kenyataannya, kata dia, HAM versi Vanuatu diputarbalikkan, dan sama sekali tidak hirau atas tindak teror yang keji serta tidak manusiawi yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKB) di bumi Papua.
“Vanuatu secara sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membantai para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi dan aparat penegak hukum,” tuturnya.
“Mereka (para korban KKB) adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat Papua,” kata Sindy.
Dia pun mempertanyakan, ketika ada sejumlah pekerja konstruksi yang dibunuh secara brutal oleh KKB, Vanuatu malah memilih untuk diam. Begitu pula, ketika para guru dibantai tanpa belas kasihan, Vanuatu hanya membisu.
“Ketika fasilitas umum yang dibangununtukmasyarakat Papua dihancurkan, mengapa Vanuatu, sekali lagi memilih bungkam?” ucapnya.
Kenyataannya, kata Sindy, Vanuatu justru membela separatisme dengan kedok keprihatinan HAM yang dibuat-buat. Apakah ini pemahaman Vanuatu mengenai HAM?
Dia menuturkan, Vanuatu terus-menerus mencoba mempertanyakan status Papua sebagai bagian yang utuh Indonesia yang tidak lagi perlu diperdebatkan. Hal ini telah melanggar tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Sikap Vanuatu itu juga bertentangan dengan Declarationon Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States.
“Kita tidak boleh membiarkan penghinaan terhadap Piagam PBB semacam ini terus dilakukan di forum ini,” tuturnya.
Editor: Ahmad Islamy Jamil