Ada Demo Buruh di Gedung DPR, Transjakarta Siapkan Rekayasa Pola Layanan Situasional

JAKARTA, iNews.id - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyiapkan rekayasa pola layanan secara situasional mengantisipasi demo buruh yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, hari ini, Kamis (28/8/2025). Penyesuaian dilakukan melihat kondisi aksi demonstrasi di lapangan.

"Untuk keamanan dan kenyamanan perjalanan pelanggan, kami melakukan penyesuaian layanan situasional, sesuai kondisi di lapangan," ucap Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani saat dikonfirmasi, Kamis (28/8/2025).

Jet Tempur Negara NATO Cegat Pesawat Mata-mata Rusia pada Hari Natal

Ayu menambahkan, seluruh informasi mengenai perjalanan Transjakarta akan diperbarui secara berkala di aplikasi TJ: Transjakarta dan media sosial milik Transjakarta.

"Kami mengimbau pelanggan untuk menyesuaikan perjalanan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menuturkan, rekayasa pola layanan Transjakarta yang terdampak aksi demonstrasi berlaku situasional.

"Kami lakukan adalah bahwa situasional, itu akan ada penyesuaian, bahwa untuk rekayasa lintas juga akan situasional. Jadi akan ada pengalihan misalnya dari arah Timur ke Barat dan sebagainya itu akan situasional, demikian pula dengan layanan Transjakarta. Kita akan melihat seperti apa kepadatan yang ada di depan gedung DPR/MPR," ujar Syafrin.

Sebelumnya, ribuan buruh akan mengikuti akis demonstasi pada, Kamis (28/8/2025). Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Puluhan ribu buruh ini dari berbagai wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Gerakan serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi lain di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa aksi ini merupakan momen strategis bagi kaum pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara nasional.

"Berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh, sehingga perlu adanya tekanan agar pemerintah segera melakukan perbaikan," kata Iqbal.

Di Jakarta, aksi diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 10.000 buruh yang berkumpul di beberapa titik, termasuk di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan. Kehadiran massa dalam jumlah besar ini menunjukkan tekad kuat para pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka sekaligus mendesak pemerintah agar menanggapi tuntutan secara konkret.

Secara nasional, jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai puluhan ribu hingga 75.000 orang yang tersebar di berbagai daerah. Aksi serentak di seluruh Indonesia ini diharapkan menjadi dorongan kuat bagi pemerintah untuk lebih berpihak pada nasib buruh dan memperhatikan kesejahteraan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang menantang.