Anies Perintahkan Kasus Dugaan Oknum Satpol PP Bobol Bank DKI Diusut Tuntas

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kasus dugaan pembobolan Bank DKI oleh oknum anggota Satpol PP diusut tuntas. Anies juga menginstruksikan agar para anggota tersebut dinonaktifkan untuk kepentingan investigasi.

"Kalau semua tindak pidana tentu harus diproses hukum dan dituntaskan secara hukum. Kita tahu itu pelanggaran pidana, kalau pidana itu ada proses hukumnya sendiri," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca Juga

Jeffrey Epstein Diminta Awasi dengan Cermat Arab Saudi saat Pembersihan Elite di Ritz Carlton

Anies tidak ingin menyalahkan siapa pun dalam kasus ini. Terpenting harus diusut tuntas dan menyeluruh. Dia juga sudah memerintahkan Kepala Satpol PP Arifin untuk menonaktifkan oknum anggotanya untuk mengikuti proses lebih lanjut di Polda Metro Jaya.

"Bukan hanya diungkap, tapi diproses hukum dengan tuntas dan secara administrasi semua yang terlibat dibebastugaskan dan proses hukumnya biar jalan," ucap Anies, Selasa (19/11).

Sebanyak 12 oknum anggota Satpol PP diduga membobol Bank DKI. Nilai uang hasil pembobolan itu berkisar Rp32 miliar. Pembobolan dilakukan bertahap sejak Mei 2019.

Kepala Satpol PP DKI Arifin menepis tindakan oknum anggotanya merupakan pencucian uang atau penggelapan seperti kasus-kasus lain yang terjadi. Menurut dia, apa yang dilakukan anggotanya berawal dari pengambilan uang di ATM yang saldonya tidak berkurang, meski telah diambil berulang kali.

”Awalnya ada anggota yang salah memasukkan PIN saat menarik uang tunai dari ATM. Setelah PIN benar, ada uang keluar tetapi saldo tidak berkurang. Beberapa waktu mengambil uang lagi dan saldo tidak berkurang lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Bank DKI memastikan kasus ini tidak memengaruhi operasional perusahaan. Dana nasabah juga tetap aman.

"Layanan dan kegiatan operasional perbankan tetap berjalan dengan normal. Bank DKI menjamin keamanan dana nasabah," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Editor: Zen Teguh