Anies Sebut Palyja Tak Pernah Serius Tangani Air Bersih di Jakarta

JAKARTA, iNews.id - Sejak 1998, air bersih di Jakarta dikelola dua perusahaan swasta, yaitu Aetra untuk wilayah timur DKI Jakarta dan Palyja untuk wilayah barat DKI Jakarta. Pada dua bulan lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap untuk mengambil alih pengelolaan air Jakarta.

Saat ini, Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum mengkaji berbagai opsi yang bisa dilakukan Pemprov DKI untuk menghentikan swastanisasi. Langkah yang dipilih yakni lewat mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Baca Juga

PM Australia Nyatakan Penembakan Massal Pantai Bondi sebagai Serangan Teroris, 16 Tewas

Namun, di saat Pemprov DKI serius mengambil langkah menyetop swastanisasi air bersih, justru perusahaan Palyja tak pernah kooperatif dalam melakukan proses negosiasi tersebut.

"Tapi kita perlu sampaikan Palyja tidak kooperatif dan iktikad untuk bertanggung jawab atas penyediaan air warga Jakarta. tidak muncul di situ. Kita jalan yang sudah ada sambil kita bicara terus, sambil Palyja kooperatif," kata Anies di kawasan Pasar Minggu, Jakarta. Jumat (10/5/2019)

Baca Juga

Masuki Musim Kemarau, Pasokan Air Bersih di Jakarta Menurun

Anies menyampaikan tidak kooperatifnya perusahaan tersebut adalah tidak pernah mendatangi pertemuan rapat terbatas yang sudah dijanjikan. Palyja, kata Anies, membuktikan perusahaan tersebut tak pernah serius menangani soal air bersih di Ibu Kota.

"(Palyja) meeting saja susah, tidak seperti Aetra. Aetra itu responsif. Teman-teman juga bisa lihat proses pembangunannya selama 20 tahun dari situ bisa dibandingkan juga mana yang lebih bertanggung jawab dan tidak," tuturnya.

Anies pun memperingati Palyja untuk lebih bertanggung jawab dan kooperatif terhadap kinerja untuk memastikan air bersih bagi warga Jakarta. Untuk itu, pihaknya pada hari ini mendatangi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi atas masalah yang saat ini belum juga terselesaikan.

"Karena ini semua tidak lebih tidak bukan untuk Jakarta punya akses air bersih. Dan kalau terhambat perusahaan swasta seperti ini, ya ini masalah. Nah kita konsultasi sama KPK insyaallah bisa ada ruang-ruang hukum yang bisa dipakai untuk menjalankan ini," tuturnya.

Editor: Djibril Muhammad