Anies Siapkan Pergub yang Mengatur Secara Rinci PSBB di Jakarta

Selasa, 07 April 2020 - 18:07:00 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id – Pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Provinsi DKI Jakarta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Pemprov DKI Jakarta, saat ini sedang menyiapkan aturan terkait status tersebut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov DKI Jakarta, Arifin mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sedang merancang peraturan gubernur (pergub) untuk melaksanakan status PSBB di ibu kota. Aturan tersebut nantinya mengatur secara rinci mengenai PSBB.

Baca Juga

Bagaimana Masa Depan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza?

"Kegiatan yang direncanakan, itu dibahas di gugus tugas. Enggak lama, satu dua hari saja (Pergub selesai)," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Pemprov DKI, menurut dia, selama ini juga sudah terlibat dalam upaya mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di Jakarta. Salah satu contohnya seperti melakukan penutupan tempat hiburan hingga 19 April mendatang.

Baca Juga

PSBB Segera Diterapkan di Jakarta, PSI Desak Anies Tepat Sasaran Beri Bansos

Arifin menuturkan, Pemprov DKI juga telah melakukan penghalauan kerumuman di fasilitas umum, membubarkan tempat keramaian supaya kembali ke tempat masing-masing.

"Kita jaga yang namanya jaga jarak diri. Ini harus jadi perhatian kita semua. Polisi juga sudah ada maklumat kapolri. Penanganan hukumnya polisi beberapa hari lalu sudah menerapkan beberapa tersangka terhadap pelanggaran yang sudah disampaikan oleh pemerintah supaya masyarakat menaati," tuturnya.

Baca Juga

DKI Jakarta PSBB, Semua Tempat Ibadah Ditutup untuk Umum

Seperti diketahui, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah memberikan restu bagi DKI Jakarta untuk menjalankan PSBB. DKI Jakarta mulai bisa menerapkan PSBB di wilayahnya demi menghentikan rantai penyebaran corona.

PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona. Pembatasan itu meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan dan fasilitas umum, hingga moda transportasi.