Anies Tak Akan Gelar Operasi Yustisi usai Lebaran, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id, – Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan menggelar operasi yustisi atau operasi kependudukan setelah Lebaran 2019. Kebijakan ini tidak diperlukan karena siapa pun berhak mencari nafkah di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak ada larangan bagi para pemudik pada saat kembali ke Jakarta membawa anggota keluarganya dari kampung halaman. Mereka dipersilakan mencari nafkah di kota ini.

Baca Juga

Apa itu Proyek Vault? Ambisi Trump untuk Menguasai Mineral Tanah Jarang

"Kami tidak lagi menyelenggarakan operasi-operasi pemeriksaan atau yang disebut operasi yustisi untuk memeriksa yang dari kampung datang ke Jakarta," kata Anies saat pelepasan mudik gratis Pemprov DKI di Silang Monas, Jakarta, Kamis (30/5/2019).

Anies menegaskan, setiap warga negara Indonesia berhak untuk tinggal dan mengadu nasib di Jakarta. Bahkan, tak ada Undang-Undang (UU) yang melarang setiap warganya untuk berpindah tempat ke tempat lainnya.

Baca Juga

Anies Lepas 17.427 Warga Mudik Gratis

"Ibu Kota milik seluruh warga Indonesia. Jakarta milik seluruh Indonesia. Tidak ada sedikit pun aturan di republik ini yang melarang pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya," ujarnya.

Kendati demikian, Anies juga mengimbau agar para pemudik yang pulang ke kampung halaman untuk memberikan edukasi kepada sanak saudaranya yang memiliki rencana untuk ikut ke Jakarta. Mereka harus tertib administrasi. Artinya ada surat-surat kependudukan.

Selain itu mereka juga diharapkan memiliki kepesertaan BPJS kesehatan. Dengan demikian bila ada masalah terkait dengan kesehatan akan mudah ditangani.

"Yang ketiga, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian. Dengan cara begitu, datang ke Jakarta ikut berkontribusi kehidupan perekonomian di tempat kita," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Alasan lain tidak digelarnya operasi yustisi yakni dalam praktiknya kebijakan itu kerap menangani masyarakat kelas bawah. Padahal, yang datang ke Jakarta juga banyak dari mereka yang kelas menengah, bahkan kelas atas.

"Karena itu, mulai tahun ini, tidak ada lagi istilah operasi. Yang ada adalah pelayanan jasa kependudukan untuk mereka-mereka yang bekerja di Jakarta. Nah kita semua ingin ini berjalan dengan baik," kata Anies.

Editor: Zen Teguh