Anies Terapkan DKI Jakarta PPKM Level 1 saat Nataru

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 selama 21 hari. Keputusan ini dimulai sejak 14 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022.

Kemudian pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 diberlakukan pembatasan kegiatan dalam rangka Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Kebijakan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1473 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019.

Baca Juga

Inggris Marah Pilot RAF Ditembak Laser Kapal Mata-mata Rusia, Siapkan Respons Militer

Kebijakan tersebut juga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta masyarakat untuk tetap waspada, khususnya pada momen menyambut Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Baca Juga

Anies Bersepeda Sore dari Balai Kota Tinjau Pengerjaan MRT Fase 2A dan Revitalisasi JPO Karet

"Kami ingatkan kembali, khususnya pada momen menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru, agar masyarakat, kita semua tidak terlena, tidak lengah, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, agar kita semua tidak kembali ke masa-masa berat seperti dulu, saat angka Covid-19 naik," kata Anies Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Dalam aturan itu, setiap orang yang melakukan aktivitas pada tiap-tiap sektor atau tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama, tetapi vaksinasi yang utama adalah dosis lengkap (hingga 2 dosis), kecuali bagi penduduk yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19.

Baca Juga

Anies : Tahun Ini Selangkah Lebih Maju, DKI Juara Pertama Sustainable Transport Award 2021 

"Bagi masyarakat yang telah divaksin, dapat melampirkan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi Peduli Lindungi, dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang," katanya.

Editor: Faieq Hidayat