Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Usut Dugaan Makar, Polri Sudah Periksa 4 Tersangka Kasus Penyadapan Presiden
Advertisement . Scroll to see content

Bareskrim Tancap Gas! 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 17:51:00 WIB
Bareskrim Tancap Gas! 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden Diperiksa
Bareskrim Polri memeriksa 59 saksi dalam penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Puteranegara Batubara)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan makar terkait penyadapanPresiden Prabowo Subianto. Penyidik telah memeriksa 59 saksi dan menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan operasi tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik bergerak cepat setelah menerbitkan laporan polisi (LP) pada 11 November 2026.

"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton ya selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," kata Susatyo, Kamis (19/11/2026).

Selain memeriksa puluhan saksi, penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko terkait operasi makar. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen dan barang bukti lainnya.

"Juga menggeledah berbagai tempat untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, juga barang bukti lainnya. Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana," ujar Susatyo.

Dia menjelaskan, penyidik mendalami tiga aspek dalam perkara dugaan makar, yakni perbuatan persiapan, pemufakatan, serta permulaan pelaksanaan perbuatan yang diduga mengarah pada makar.

"Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar ya di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada," ucapnya.

Setelah serangkaian pemeriksaan, Bareskrim Polri berencana menggelar ekspose perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (20/11/2026).

"Karena sejak LP terbit sudah kami kirimkan SPDP. Kami sudah menerima jaksa-jaksa yang akan juga menangani. Sehingga dari awal perkara ini akan terus berkoordinasi juga agar semua menjadi terang benderang," kata mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat tersebut.

Brigjen Susatyo menambahkan, penyidik juga telah memeriksa empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

"Dan kami juga memahami bahwa karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan," ucapnya.

Dalam perkembangan perkara lainnya, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Dalam proses penegakan etik, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Polri kemudian menjatuhkan sanksi serupa terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Editor: Donald Karouw

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut