Belum Terima THR dari Perusahaan? Wagub DKI Imbau Karyawan Adukan Lewat Website

JAKARTA, iNews.id - Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan masyarakat yang belum terima tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan dapat mengadukan melalui wesbite posko aduan. Nantinya, Pemprov DKI akan segera menindaklanjuti masalah tersebut.

"Ya kan selama ini sudah ada salurannya, di DKI kita selalu menggunakan digital jadi ada website, silakan sampaikan keluhan nanti akan kami tindak lanjuti,” ujar Ariza kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2022) malam.

Turki dan Saudi Makin Mesra, Ada Apa Gerangan?

Menurut Ariza, pengaduan yang dilakukan melalui online akan lebih cepat diproses. Adapun, aduan tersebut akan masuk ke Pemprov DKI lalu dilanjutkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Secara digital lebih cepat. Informasi itu akan ditindaklanjuti dari naker (tenaga kerja) tentu informasi kami terima, kami teruskan ke Disnaker," tuturnya.

THR ASN di Daerah Mulai Dibayarkan 25 April 2022

Sementara itu, Posko THR virtual Kemnaker mencatat sebanyak 5.680 laporan masuk hingga penutupan posko kemarin. Pengaduan online sebanyak 3.037 (54 persen) dan konsultasi online sebanyak 2.643 (46 persen).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.037 pengaduan online berasal dari 1.758 perusahaan. Isu yang diadukan yakni sebanyak 1.438 THR tidak dibayarkan, 1.235 THR tidak sesuai ketentuan, dan 364 THR yang terlambat dibayarkan.

THR PNS dan Pegawai Swasta Sama-sama Kena Pajak, Ini Perbedaannya

"Dari laporan tersebut sebanyak 72 perusahaan sudah ditindaklanjuti dan 1.686 perusahaan sedang dalam proses," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta, Senin (9/5/2022).

Ariza pun berjanji akan segera menindaklanjuti masalah tersebut dengan melanjutkan informasi ke Kemnaker.

"Ya terima kasih atas masukan dan pengaduan dari masyarakat yang disampaikan dari Kemenaker ini akan kami tindaklanjuti, akan kami cek kembali datanya," ujarnya.

Tak lupa, Ariza mengaku akan mengambil langkah tegas berupa teguran hingga sanksi pada perusahaan yang terlambat memberikan THR.

"Infonya kemudian kami monitoring dan evaluasi kemudian akan kami tindaklanjuti mana perusahaan yang terlambat berikan THR tentu itu akan menjadi perhatian pertimbangan kami nanti apakah nanti akan diberi terguran atau sanksi. Nanti kami akan lihat sejauh mana informasi yang kami dapat nanti," tutup Ariza.

Editor: Puti Aini Yasmin