Bentrokan Satpol PP dan Pekerja Proyek di Bulungan, Pramono: Bukan karena Penertiban Pedagang
JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bentrokan antara petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dengan pekerja proyek di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, bukan dipicu penertiban pedagang nasi. Sebelumnya, narasi tersebut ramai dibicarakan di media sosial.
Pramono menjelaskan, insiden tersebut bermula dari operasi penertiban yang dilakukan Dishub terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan kendaraan yang parkir sembarangan. Penertiban dilakukan terhadap pihak-pihak yang menggunakan lahan tidak sesuai peruntukan hingga mengganggu ketertiban masyarakat.
“Mereka bukan seperti yang digambarkan melakukan penertiban terhadap pedagang ataupun ibu yang biasa berjualan di sana. Ini rentetannya adalah penertiban yang dilakukan oleh Dishub sehingga tidak ada kaitannya dengan itu,” ucap Pramono di Jakarta Timur, Senin (12/10/2026).
Dia mengatakan, operasi petugas kemudian berlanjut ke kawasan Kolam Renang Bulungan. Di lokasi tersebut, petugas melakukan operasi cabut pentil terhadap kendaraan yang parkir sembarangan.
Situasi kemudian memanas setelah sejumlah pekerja proyek diduga memprovokasi petugas hingga terjadi bentrokan.
“Awalnya adalah ini merupakan penertiban terhadap PKL, parkir liar dan juga pedagang kaki lima yang eh sementara tetapi menggunakan lahan yang mengganggu ketertiban masyarakat,” ucap Pramono.
“Tetapi dalam suasana itu kemudian ada yang memprovokasi. Terutama para pekerja yang ada di tempat itu. Dan akibat provokasi itu kemudian ada bentrokan awal antara dishub dengan para pekerja yang ada,” sambungnya.
Menurut Pramono, petugas Dishub sempat mundur untuk menghindari bentrokan. Namun, sejumlah orang disebut tetap mengejar petugas dan melakukan kekerasan terhadap anggota Satpol PP.
Salah satu petugas bahkan dipukul menggunakan helm hingga mengalami luka yang membutuhkan perawatan medis dan enam jahitan.
Pramono menyayangkan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas penegakan aturan. Dia menegaskan, proses hukum terhadap pihak yang terlibat harus tetap berjalan meskipun pemilik proyek telah menyampaikan permohonan maaf.
“Sampai sekarang karena itu sudah dilakukan pemukulan, mereka mengejar-ngejar dan kemudian mengintimidasi. Saya minta proses hukumnya tetap ditegakkan,” tutup Pramono.
Editor: Puti Aini Yasmin