Bima Arya: Pemindahan Ibu Kota Bogor ke Lahan Eks BLBI Hasil Pemetaan Kebutuhan Tata Ruang 

Antara · Jumat, 26 November 2021 - 00:07:00 WIB
Bima Arya: Pemindahan Ibu Kota Bogor ke Lahan Eks BLBI Hasil Pemetaan Kebutuhan Tata Ruang 
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. (Foto: Putra Ramadhani).

BOGOR, iNews.id - Pemindahan Ibu kota Bogor ke lahan hibah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan hasil pemetaan kebutuhan tata ruang di masa depan. Kondisi tata ruang yang sekarang ini dinilai sudah sejak lama tidak sesuai dengan perencanaan Kota Bogor masa datang. 

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, dalam membangun kota, berarti menyiapkan masa depan. Sehingga, kata dia salah satu yang harus diantisipasi, keterbatasan lahan untuk pelayanan umum, permukiman dan mobilitas warga yang harus dikendalikan supaya tersebar tidak hanya di pusat kota.

"Jadi harus ada redistribusi ke pinggir karena kalau semua tetap di tengah bebannya akan parah di sini," ujar Bima di Balai Kota Bogor di Bogor, Kamis (25/11/2021).

Dia menuturkan, ada pemetaan lahan yang bisa diajukan untuk diserahkan ke Pemerintah Kota Bogor dari lahan eks BLBI yang baru diserahkan Kemenkeu sebagai hibah.

Sebelumnya, Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Mahfud MD menyampaikan, akan menghibahkan aset hasil pembayaran utang para debitur/obligor BLBI senilai Rp492 miliar ke Pemerintah Kota Bogor dan tujuh kementerian/lembaga.

Lahan tersebut seluas 10,2 hektare, yaitu 6 hektare di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur untuk membangun pusat pemerintahan baru termasuk memindahkan Balai Kota Bogor dengan menghadirkan pusat pelayanan terpadu di sekitarnya.

Sedangkan 3,2 hektare di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan 1 hektare di sekitar proyek pembangunan Regional Ring Road (R3).

Menurutnya, pemanfaatan lahan-lahan tersebut akan dibahas bersama DPRD Kota Bogor untuk perencanaan dan alokasi anggarannya. 

Pemerintah Kota Bogor, lanjut dia bersama DPRD rencananya mulai menganggarkan pembangunan pusat pemerintahan baru itu pada tahun 2022 dan pelaksanaan proyek pembangunannya pada tahun 2023.

"Tapi untuk lahan yang di Katulampa seluas 6 hektare direncanakan untuk membangun pusat pemerintahan," ucapnya.

Editor : Kurnia Illahi

Bagikan Artikel: