Bupati Bogor: Berat Penanganan Corona di Daerah, Apalagi Terbentur Aturan di Pusat

BOGOR, iNews.id - Belum ada ahli yang bisa memastikan kapan wabah virus corona atau Covid-19 berakhir. Yang pasti, dokter dan perawat di Indonesia kewalahan karena jumlah per 1.000 penduduk hanya 0,4 persen.

Jumlah tersebut jauh dibandingkan India sebesar 0,8 persen, Brazil 2,1 persen dan China 1,8 persen. Di Asean juga jauh lebih kecil ketimbang Thailand 0,8 persen, Vietnam 0,8 persen dan Malaysia 1,5 persen.

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Untuk Kabupaten Bogor sendiri yang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat dimana tingkat penyebaran virus corona cukup masif jumlah dokter hanya sebanyak 2.238 yang terdiri dari 823 dokter umum, 345 dokter spesialis dan 139 dokter gigi.

"Sementara dokter paru tentu jauh lebih sedikit lagi. Angka ini sangat jauh dari ideal mengingat jumlah penduduk yang berjumlah 5,8 juta jiwa," kata Bupati Bogor Ade Yasin, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2020) malam.

Terindikasi Terpapar Corona, Wakil Wali Kota Bukittinggi Diisolasi

Jika dikalkulasi, lanjut Ade Yasin maka satu orang dokter di Kabupaten Bogor harus menangani 2.500 orang. Masalah semakin pelik karena persebaran dokter, perawat, puskesmas, tempat tidur di rumah sakit dan peralatan tidak merata juga terbatas sehingga amat rentan terserang virus mematikan itu.

"Sementara Jakarta adalah episentrum wabah covid-19 di Indonesia. Sekitar separuh kasus dan jumlah kematian disumbang oleh Jakarta. Jika pusat episentrum diperluas dengan memasukkan kota/kabupaten di sekitar Jakarta atau Jabodetabek porsinya mencapai sekitar 70 persen," ungkapnya.

Oleh karena itu, keberhasilan mengendalikan penyebaran virus tersebut secara nasional sangat bergantung pada penanganan di Jabodetabek.

"Teramat berat rasanya kalau diserahkan kepada masing-masing kepala daerah saja. Apalagi kami tidak diberikan kewenangan penuh karena banyak terbentur aturan di pusat," kata Ade Yasin.

Sebagai contoh, permintaan lima kepala daerah beberapa waktu lalu salah satunya Kabupaten Bogor agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan sementara pengoperasian transportasi massal KRL Commuter Line tidak dikabulkan.

Padahal,catatan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, wilayah dengan jumlah warga paling banyak terinfeksi yaitu zona merah yang terdapat stasiun KRL, seperti Kecamatan Cibinong dan Bojonggede.

Saat pemantauan PSBB di Stasiun Bojonggede, pihaknya mendapatkan tidak sedikit warga yang berangkat kerja ke wilayaj Jakarta. Padahal sesuai aturan PSBB, perusahaan pada sektor yang tidak dikecualikan harus menerapkan bekerja di rumah.

"Memang dari pantauan kami terdapat penurunan penumpang KRL sebanyak 24 persen. Namun aturan physical distancing masih banyak yang tidak mematuhi. Jika terpaksa tetap menggunakan KRL, maka kami minta penumpang untuk disiplin menjaga jarak, memakai masker, pakai sarung tangan atau membawa hand sanitizer," ucap Ade Yasin.

Politikus PP itu pun menilai jika masih banyak aktivitas masyarakat di luar rumah terlebih yang menggunakan transportasi massal penyebaran virus corona masih aka terus terjadi dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini menjadi sia-sia.

"Kunci menjinakkan wabah virus corona di antaranya dengan menjaga jarak, memakai masker dan berdiam diri di rumah. Jika itu tidak dilakukan, PSBB ini akan mubazir dan berkepanjangan sehingga ongkos sosial dan ekonominya maka tak tergantikan," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq