Bus BTS Cibinong-Bogor Segera Beroperasi Februari 2024

BOGOR, iNews.id - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Pemkab Bogor akan menerapkan rencana operasional angkutan umum massal murah dan terintegrasi di Kabupaten Bogor. Program itu subsidi angkutan umum layanan Buy The Service (BTS) jurusan Cibinong-Bogor.

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan strategi penanganan kemacetan di Kabupaten Bogor salah satubya pemenuhan transportasi massal dengan skema BTS angkutan massal yang sudah digagas Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Eks Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dituntut Penjara 10 Tahun Gara-gara Darurat Militer

"Oleh karena itu kami berjanji bersama Kemenhub minimal satu koridor bisa kita bangun dan tangani di Februari 2024 dengan APBD. Ini komitmen kami jangan hanya pemerintah pusat saja tapi pemda juga harus care akan hal ini," kata Asmawa dalam keterangannya, Kamis (4/1/2024).

Kabupaten Bogor sebagai penyangga Ibu Kota tidak terlepas dari kepentingan nasional juga sebagai daerah pergerakan dan pergeseran manusia sangat massif setiap harinya. Apalagi waktu-waktu tertentu, maka dari itu untuk mengatasi persoalan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkab Bogor atau pemerintah pusat saja tapi harus dilakukan secara sinergi dengan para stakeholder lainnya.

726.511 Orang Gunakan KRL di Malam Pergantian Tahun Baru, Paling Banyak di Stasiun Bogor

"Kami terima kasih kepada pemerintah pusat khususnya BPTJ yang senantiasa memberikan perhatian khusus terutama penanganan atau pengendalian kendaraan kemacetan di Kabupaten bogor terutama di kawasan yang memang menjadi pusat atau titik persoalan. Semoga sinergi ini bisa memecahkan bersama sehingga penanganan transportasi pelan-pelan kita tuntaskan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPTJ Suharto mengatakan terdapat 540 kota/kabupaten rata-rata mempunyai persoalan yang sama akibat dari tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi terutama motor.

Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Terlindas Truk di Bogor

Rata-rata pertumbuhan kendaraan pribadi di Indonesia adalah 8 persen per tahun, bahkan beberapa kota di wilayah Jabodetabek sudah mencapai 13 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan hanya 0,1 sampai 1 persen kalau tidak tertangani dengan baik maka akan jadi bom waktu permasalahan tersendiri.

"Kolaborasi ini kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten juga Kota Bogor. Pemerintah hadir sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas yakni Pasal 138-139 dimana pemerintah wajib hadir menyediakan transportasi aman, nyaman dan terjangkau," tutur Suharto.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dishub Kabupaten Bogor Agus Ridhallah menyampaikan, rencana reformasi transportasi sudah dicanangkan dan ditetapkan bahkan beberapa koridor sudah ada di dalam Peraturan Bupati (Perbup). Rencana operasional dari mulai Cileungsi-Sentul, Bojonggede-Sentul Selatan, Bojonggede-Parung, Laladon-Jasinga, Ciawi-Cigombong dan Ciawi-Cisarua.

Untuk koridor tujuh yakni rute Ciparigi-Cibinong, berdasarkan hasil kajian koridor Ciparigi-Cibinong total sepanjang 11,47 kilometer dan PP sepanjang 23,5 kilometer dilengkapi dengan halte.

"Karena menyangkut dua wilayah Kota dan Kabupaten Bogor program sudah kita bahas kemarin. Sudah kami bahas juga dengan Organda melalui pola sosialisasi untuk menciptakan kesepahaman. Reformasi angkutan umum di Kabupaten Bogor sangat penting," ujarnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq