Caleg Partai Perindo Soroti Masalah Pendidikan di Tangsel, Sebut Ada Ketimpangan Jumlah SD-SMP

JAKARTA, iNews.id - Permasalahan kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menjadi pekerjaan rumah. Padahal Tangsel merupakan daerah yang dekat dengan ibu kota.

Hal ini menjadi sorotan caleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Tangsel dapil V Bambang Pamudji.

Baca Juga

Terungkap, Negara-negara Arab Frustrasi Tak Ditolong AS saat Diserang Iran

"Untuk Tangsel, kualitas pendidikannya belum memadai," ujar Bambang dalam diskusi Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (7/12/2023).

Bambang menjelaskan, beberapa masalah tersebut yakni terjadi ketimpangan jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Diketahui, jumlah SMP di Tangsel hanya sekitar 15 persen dari jumlah SD sehingga tingkat keterserapan alumni di SD negeri dan SMP negeri terbilang minim.

Baca Juga

Kesan Nobar Uang Kaget Bersama Warga, Caleg Perindo Susanintyas Kertopati: Sangat Impresif

Dampak dari ketimpangan tersebut menyebabkan banyaknya orang tua wali menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biayanya cukup mahal. Bahkan, ada siswa yang sampai putus sekolah.

"Tidak tertampungnya dari SD ke SMP negeri, belum sebanding dengan anggaran negara yang diatur di Undang-Undang bahwa minimum 20 persen dana pendidikan," katanya.

Baca Juga

Caleg Partai Perindo Dorong Masyarakat Diberi Edukasi soal Penanggulangan Kebakaran

Senada dengan hal tersebut, caleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Budy Tjoanda mengatakan, penyebab adanya siswa putus sekolah di Tangsel yakni selain faktor kemiskinan juga karena banyaknya lulusan SD negeri yang tidak tertampung di SMP negeri.

Baca Juga

Caleg Partai Perindo Rere Tati Blusukan di Pancoran Mas Depok, Sosialisasi Ganjar-Mahfud

"Nah yang menjadi pernyataan, mereka putus sekolah karena tidak masuk sekolah negeri (SMP). Karena ketersediaan sekolah negeri itu sangat minim," katanya.

Selain itu kata Budy, adanya oknum-oknum yang melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) seperti pungutan biaya masuk sekolah negeri juga menjadi masalah yang serius. 

Baca Juga

Caleg Partai Perindo Annissa Berbagi Keceriaan Bersama Anak Yatim di Cinere Depok

"Setelah mereka lulus SMP mau ke SMA negeri itu kesulitan, padahal nem mereka memenuhi persyaraatan. Kenapa? Karena  khusus di Tangsel masih ada oknum-oknum bermain KKN. Untuk masuk ke sekolah negeri dia bayar Rp15-20 juta. Inilah keprihatinan saya. Jika masuk, ini akan saya perjuangkan dan perbaiki," ucapnya.

Editor: Donald Karouw