Dana Transfer Jakarta Dipangkas, Pramono Kurangi Rekrutmen Damkar- Pasukan Oranye

JAKARTA, iNews.id - Dana transfer pusat ke DKI Jakarta berkurang hingga Rp15 triliun dan menyisakan dana APBD 2026 menjadi Rp79,06 triliun. Merespons hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan mengurangi rekrutmen petugas damkar hingga pasukan oranye.

Menurutnya, pengurangan jumlah rekrutmen penyedia jasa demi mengurangi dampak pemangkasan anggaran. Meski begitu, ia menjamin pembukaan rekrutmen tetap ada.

Baca Juga

8 Kecelakaan Pesawat yang Belum Terpecahkan, Salah Satunya Jatuh di Segitiga Bermuda

"Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah, selama ini kan PJLP kita, kayak kemarin damkar kita buka 1.000, pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500, karena ada pengurangan ini, mungkin untuk tahun depan, peluang itu juga akan berkurang. Tetapi yang untuk tahun ini semuanya, tahun 2025 tidak mengalami perubahan," ucap dia di Balaikota, Selasa (7/10/2025).

Sementara itu, Pramono menjamin pemangkasan dana APBD tersebut tak berdampak pada gaji aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, hingga PPPK.

Baca Juga

Pramono Minta Persetujuan Purbaya untuk Bangun Kantor Pusat Bank Jakarta di SCBD

"Jadi yang pertama, (pemangkasan dana transfer) tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN," tutur dia.

Baca Juga

Bertemu 1 Jam, Ini Isi Pembicaraan Pramono dan Purbaya di Balai Kota Jakarta

Sebelumnya, Pramono menyebut bahwa dana transfer ke daerah mengalami penurunan yang membuat APBD DKI Jakarta 2026 hanya menjadi Rp79,09 Triliun. Ia pun akan mengikuti keputusan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Diketahui Pramono melakukan rapat pimpinan (Rapim) Paripurna khusus membahas reposturisasi alokasi anggaran imbas pemangkasan dana transfer ke daerah.

"Alat transfer ke daerah, mengalami penurunan yang cukup besar. Kita hanya menerima Rp11,15 triliun, di dalam APBD kita dari Rp95,35 triliun, menjadi Rp79,06 triliun. penurunannya hampir Rp15 triliun," kata Pramono dalam laman Instagram pribadinya @pramonoanungw dikutip, Senin (6/10).

"Apa pun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. sehingga kita tidak punya pilihan lain, kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," imbuhnya.

Editor: Puti Aini Yasmin