Demo BEM SI di Patung Kuda Hari Ini, Polisi Bersiaga Pasang Pagar Pembatas

JAKARTA, iNews.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025). Polisi tengah melakukan persiapan pengamanan aksi demo tersebut.

Berdasarkan pantauan, petugas telah bersiaga di Jalan Medan Merdeka Selatan. Pagar pembatas untuk menyekat massa aksi demo pun telah disiapkan di jalan tersebut.

Poster PM Israel Netanyahu Jadi Buronan Tersebar di London

Mahasiswa dari BEM SI yang melakukan aksi demo nantinya bakal ditempatkan di Jalan Medan Merdeka Selatan. Saat para mahasiswa tersebut datang, Jalan Medan Merdeka Selatan pun bakal ditutup.

Hingga kini, mahasiswa dari BEM SI masih belum tampak di Jalan Medan Merdeka Selatan. Cuaca di kawasan Patung Kuda terpantau gerimis.

Dari Tarif Impor Trump hingga Rangkap Jabatan Menteri, Ini Tuntutan Demo BEM SI Hari Ini

Demo bertajuk INDONESIA (C)EMAS tersebut rencananya dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Rakyat Bangkit. Aksi dilakukan sebagai bentuk kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.

Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan memperkirakan ada ratusan mahasiswa yang turun ke jalan untuk ikut aksi tersebut.

Ratusan Mahasiswa BEM SI bakal Gelar Demo Hari Ini di Patung Kuda Jakpus

"Kemungkinan 500-100 (mahasiswa ikut aksi nasional)," ucap Muzammil saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (27/7/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, unjuk rasa itu mempersoalkan sejumlah kebijakan pemerintah seperti, penulisan sejarah ulang Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon hingga Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Selain itu, BEM SI juga mempersoalkan kesepakatan dagang dengan AS yang mana Indonesia dikenakan tarif resiprokal 19 persen, sejumlah isu minerba, pengadaan batalyon di Aceh dan peradilan militer di UNRI, isu LGBTQ, putusan MK pejabat negara untuk tidak merangkap jabatan dan batalkan UU TNI.

"Tuntutan, penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah, desakan untuk pendidikan sejarah yang akurat dan berbasis fakta, tanggung jawab moral bagi pihak yang mencoba membelokkan sejarah," kata Muzammil.

"Peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontrovesial diselesaikan. Mendesak DPR dan pemerintah untuk segera memprioritaskan pembahasan dan pengesahan kedua RUU ini memastikan isinya pro terhadap rakyat dan tanpa tendensi politik," katanya.

Muzammil juga mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral dengan AS. Hal itu ditujukan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Editor: Rizky Agustian