Demo di Patung Kuda, Ratusan Dosen ASN Desak Pemerintah Cairkan Tukin sejak 2020

JAKARTA, iNews.id - Peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi) melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025). Mereka mendesak pemerintah untuk mencarikan Tunjangan Kerja (Tukin).

Koordinator Pejuang Tukin Adaksi, Fatimah menyebut bahwa tukin untuk para dosen belum dibayarkan sejak tahun 2020. Padahal, menurutnya aturan pembayaran tukin sudah jelas.

Kekejaman RSF di El-Fasher: Ratusan Mayat Warga Sipil Dikubur di Kuburan Massal, Lainnya Dibakar

"Pertama itu kami minta Tukin dosen itu dibayarkan sejak 2020, karena undang-undangnya lengkap. Dari undang-undang diturunkan dalam perpres, diturunkan dalam peraturan menteri, lengkap sudah. Hak kita tidak dikecualikan," ujar Fatimah di lokasi aksi.

Selanjutnya, Fatimah menjelaskan, pihaknya meminta agar pada tahun ini tukin seluruh dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendiktisainstek segera dibayarkan. Sebab, menurutnya hanya dosen ASN Kemendikti Saintek yang tukinnya tidak dibayarkan.

Ratusan Dosen ASN Gelar Aksi di Patung Kuda, Minta Pemerintah Cairkan Tukin

"Tidak harus BLU (Badan Layanan Umum) , Saker (satuan kerja), kemudian PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), dosen yang mengabdikan dirinya pada Perguruan Tinggi Swasta, Yang ASN juga semuanya harus dibayarkan, jangan ada pengecualian. Itu yang kami minta. Jadi agar Tukin ini diberikan berkeadilan," tuturnya

Dia mengaku tak pernah tahu jika sebenarnya ada tukin yang merupakan hak para dosen. Hal tersebut diketahui setelah pihaknya mempelajari aturan tukin di kementerian lembaga di Indonesia.

"Range-nya dari golongan paling rendah sekitar Rp5 juta sampai Rp19 juta, sedangkan gaji kami itu gaji pokok ya Rp3 jutaan jadi jauh sekali Hak kami ini selisihnya dibandingkan dosen kementerian lainnya Rp4 juta sampai Rp14 juta setiap bulannya. Itu hak kami yang tidak diberikan," ucapnya.

"Saya hitung selama 5 tahun hak Tukin dosen itu dari Rp300 juta paling rendah sampai Rp1 miliar tidak dibayarkan. Selama 5 tahun," katanya.

Berdasarkan pantauan iNews.id di lokasi sekitar pukul 11.14 WIB, dengan adanya aksi ratusan dosen ini, ruas jalan Medan Merdeka Barat ditutup sebagian oleh pihak kepolisian. Terlihat tersisa satu ruas jalan dan jalur Transjakarta yang bisa dilintasi para pengendara

Polisi pun mempersilahkan pengendara melintas jalur Transjakarta dikarenakan terjadi kepadatan kendaraan di bundaran air mancur.

Terlihat peserta aksi memakai dua lajur untuk menyampaikan pendapat. Sang orator dari atas mobil komando pun terus menyampaikan aspirasi terkini pencairan tukin ini.