DPW Partai Perindo Jakarta Audiensi dengan Pj Gubernur DKI Heru Budi

JAKARTA, iNews.id - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Pertemuan membahas sinergitas antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Partai Perindo.

Ketua DPW Partai Perindo Effendi Syahputra mengatakan, audiensi dengan Heru ini merupakan kali pertama sejak dilantik sebagai penjabat Gubernur. Begitu tiba jajaran pengurus Partai Perindo disambut hangat oleh mantan Wali Kota Jakarta Utara itu. 

Baca Juga

Negara-negara Arab Marah usai Dubes AS Dukung Ide Israel Raya dari Nil hingga Eufrat

Effendi mengatakan, dalam audiensi tersebut ada beberapa poin yang dibicarakan pengurus DPW Partai Perindo DKI Jakarta dengan Heru. Salah satunya dukungan Partai Perindo kepada Pj Gubernur untuk menjalankan program pemerintah. 

"Sebagai partai politik yang berada di luar parlemen tentu memerlukan dukungan beliau sebagai PJ Gubernur DKI," kata Effendi, saat ditemui di kantor Balai Kota Jakarta, Rabu (7/6/2023). 

Effendi mengatakan, Pj Gubernur juga akan memberikan ruang bagi basis masa Partai Perindo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk masalah yang dirasakan masyarakat. Pemprov memberikan layanan hotline khusus yang akan dibuka oleh layanan Pemprov.

"Apabila ada kritik membangun yang tidak dilakukan oleh Pemprov DKI tentu kami akan menyalurkan kritik pada PJ Gubernur sehingga dapat dilaksanakan," katanya.

Selain itu, Effendi mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan dukungan kepada kegiatan Pemilu Legislatif Partai Perindo. Dukungan dilakukan dengan memberikan akses pemateri kepada Partai Perindo untuk mengisi bimbingan teknik kepada Bacaleg Partai Perindo. 

"Beliau dari Pemprov DKI akan men-support kita dalam hal apabila kita ada bimtek akan memberikan akses siapa saja yang akan mengisi," ujarnya. 

Meski demikian dia juga menegaskan akan menjaga netralitas Heru sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang sedang ditugaskan menjadi penjabat. 

"Kita ingin tetap menjaga netralitas sebagai PNS," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq