DPRD DKI: Pidato Perdana Pramono-Rano usai Dilantik antara 18-20 Februari

JAKARTA, iNews.id - DPRD DKI Jakarta menyepakati jadwal penyampaian pidato perdana gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno. Sidang paripurna itu dijadwalkan digelar usai keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, antara 18-20 Februari 2025.

“Kita sepakati tanggal 18 sampai 20 menunggu kepastian pemerintah pusat,” kata Khoirudin di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

Baca Juga

6 Negara yang Melarang Anak-anak Menggunakan Media Sosial

Dia berharap, Pramono-Rano dapat segera bekerja dan berkolaborasi dengan DPRD begitu dilantik. Dia menilai keduanya bukan orang baru, melainkan sudah matang soal urusan politik.

“Jadi sudah bisa langsung running,” ujarnya.

Baca Juga

Mendagri Ungkap Pelantikan Kepala Daerah Mundur dari Jadwal, Bukan 6 Februari

Polikus PKS itu menyatakan, kepala daerah dan DPRD merupakan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga, dia menyatakan tidak ada oposisi dalam pemerintahan.

“Tidak ada oposisi, kita semua siap kolaborasi,” ungkapnya.

Baca Juga

Perpres Belum Terbit, DPRD DKI: Pelantikan Pramono-Rano Kemungkinan antara 18-20 Februari

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 batal digelar pada 6 Februari 2025. Keputusan ini menyusul adanya putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dibacakan pada 5 Februari 2025.

"Maka otomatis yang tanggal 6 Februari kita batalkan," kata Tito dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Hanya saja, dia tidak menyebut kapan pelantikan kepala daerah dilakukan. Dia hanya memastikan proses pelantikan akan dilakukan secepatnya.

Tak hanya itu, kata dia, pelantikan kepala daerah non-sengketa akan digelar bersamaan dengan kepala daerah hasil putusan dismissal MK.

Tito menyampaikan hal ini juga menjadi pesan yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto agar proses pelantikan kepala daerah bisa langsung diproses, dan dilakukan secara serentak.

"Beliau berprinsip kalau jaraknya enggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya disatukan saja yang non-sengketa dan dismissal, untuk efisiensi," ujarnya.

Editor: Rizky Agustian