DPRD DKI Usul Pemprov Terapkan WFH 50 Persen selama 2 Bulan

JAKARTA, iNews.id - DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan kepada  aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta selama 2 bulan. Tujuannya untuk mengurangi polusi di Jakarta yang memburuk.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi usai menerima audiensi dari sejumlah aktivis lingkungan yang mengatasnamakan Koalisi Ibu Kota.

Baca Juga

Iran Ancam Hancurkan Pangkalan Militer AS di Timur Tengah

"Salah satu sikap kita yaitu lakukan 50 persen untuk ASN Pemprov DKI. Jadi setelah saya bicara dengan Pak Gubernur dari tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober 2023 itu ada WFH 50 persen," ucap Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Selain itu dia juga mengimbau agar perusahan swasta menerapkan WFH kepada karyawannya saat penyelenggaraan KTT ASEAN. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dalam menurunkan polusi di Jakarta.

Baca Juga

Infografis Polusi Udara Buruk, Ribuan Orang di Jakarta Terjangkit ISPA

"Nah imbauan WFH 75 persen untuk seluruh instansi itu baik pemerintah maupun swasta antara tanggal 4 sampai tanggal 7 September 2023 karena itu ada acara KTT ASEAN, itu libur total Jakarta," ucapnya.

Dirinya mengaku belum lama ini cucunya harus dilarikan ke rumah sakit akibat dampak dari polusi udara tersebut. Menurunya penerapan WFH akan dioptimalkan dalam jangka pendek ini.

"Sementara langkah kita itu, kita harus punya langkah dulu, kalau memang ini bukan makin membaik, ya kita harus ambil langkah lagi," katanya.

Diketahui, berdasarkan data IQAir dan Nafas Indonesia, kualitas udara di kawasan Jabodetabek dan Bandung kerap masuk kategori tidak sehat. Polusi udara yang melanda belakangan ini menempatkan warga dalam keadaan bahaya. 

Prasetyo menceritakan saat perjalananya menuju Gedung DPRD DKI Jakarta, banyak perkantoran yang sudah tidak terlihat akibat tertutup polusi udara.  

"Tadi saya berangkat dari rumah ke sini kebetulan lewat Jalan Budi Kemuliaan, saya mau lihat salah satu contoh ini, mau lihat Gedung Balai Kota saja enggak keliatan, cuma BUMN aja yang keliatan. Ini artinya itu asap debunya sudah sangat tinggi di Jakarta," katanya.

Editor: Rizal Bomantama