DPRD Salahkan Pemprov DKI terkait Bentrok PKL-Satpol PP di Tanah Abang

JAKARTA, iNews.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menilai kericuhan antara pedagang kaki lima (PKL) dan Satpol PP yang terjadi di Tanah Abang Jakarta Pusat Kamis (17/1) lantaran kesalahan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dia menyebut kericuhan yang dipicu kemarahan para pedagang yang tak mau ditertibkan tersebut merupakan imbas penataan kawasan Tanah Abang yang tak dipikirkan secara komprehensif.

Baca Juga

AS Tembakkan Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III, Ini Respons Rusia

"Faktor utamanya adalah penyelesaian Tanah Abang secara komperhensif tidak dilakukan secara cermat terhadap Pemprov DKI Jakarta karena perencanaan yang tidak matang, dalam rangka penanganan Tanah Abang," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (18/1/2019).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menambahkan salah satu perencanaan yang tak dikaji secara mendalam adalah pembangunan Jembatan Penyeberangan Mulitiguna (JPM) atau Skybridge Tanah Abang. Saat mulai dioperasikan tempat tersebut muncul masalah-masalah baru yang mengarah pada konflik antara warga dan Pemda DKI.

Baca Juga

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kericuhan PKL Vs Satpol PP di Tanah Abang

"Skybridge tidak direncanakan secara matang kan. Jadi persoalannya di situ. Maka saat Skybridge dibuka, menimbulkan persoalan karena ada yang merasa berhak dan tidak berhak," ujarnya.