Gagal Usulkan Heru Budi sebagai Pj Gubernur Jakarta, PDIP: Publik akan Menilai

JAKARTA, iNews.id – PDI Perjuangan (PDIP) menjadi satu-satunya fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mengusung nama Heru Budi Hartono untuk melanjutkan jabatan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta. Berbeda dengan fraksi-fraksi partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

Dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (13/9/2024), fraksi-fraksi KIM Plus sepakat mengusulkan tiga nama yaitu Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, dan Akmal Malik, yang akhirnya disepakati sebagai usulan resmi dari DPRD Jakarta setelah melalui proses voting.

Baca Juga

China Sanksi Lebih Banyak Produsen dan Eksekutif Senjata AS

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan meskipun Heru Budi tidak terpilih dalam daftar nama usulan, publik akan menilai secara objektif terkait calon-calon yang diajukan. 

“Publik akan menilai tentang sosok nama-namanya yang diusulkan ini,” ujarnya.

Baca Juga

9 Fraksi DPRD DKI Usul 3 Calon Pj Gubernur Jakarta, Terbanyak Dukung Teguh Setyabudi

Selain Heru Budi, PDIP juga mengusulkan Sekda DKI Joko Agus Setyono dan Deputi Gubernur DKI Marullah Matalli. Menurut Rio, ketiga nama tersebut dipilih karena pengalaman mereka dalam mengelola pemerintahan dan pemahaman mendalam mengenai persoalan Jakarta. 

Baca Juga

Fraksi PDIP Usul 3 Nama Jadi Pj Gubernur Jakarta, Siapa saja?

“Kami melihatnya secara objektif dan rasional terkait kebutuhan Pj Gubernur yang berikutnya. Ketiga nama ini telah lama bekerja di lingkungan Pemprov DKI dan memahami tantangan ke depan, terutama dalam hal keberlanjutan program,” kata Rio.

Ia juga menambahkan ketiga calon yang diusulkan PDIP dianggap mampu menghadapi tantangan besar, terutama terkait pengelolaan APBD 2025. 

“Kami bukan menafikan kapasitas kandidat lain, tapi dalam konteks tiga aspek tersebut, nama-nama yang kami usulkan adalah yang paling sesuai," katanya.

Meskipun usulan PDIP tidak berhasil terpilih, Rio tetap optimistis publik akan mengapresiasi objektivitas dan rasionalisasi yang digunakan dalam menentukan calon Pj Gubernur. 

"Kami menyerahkan penilaian ini kepada publik," tuturnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq