Gubernur DKI Anies Baswedan Terjunkan Tim Adhoc Usut Kejanggalan KUA-PPAS 2020

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai ada kejanggalan di dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Dia mencurigai ada unsur kesengajaan dalam kebijakan yang dinilai janggal itu.

Dia mengatakan, segera menurunkan tim ad hoc untuk menginvestigasi persoalan yang menyebabkan kegaduhan publik tersebut. Tim ad hoc akan mengungkap di balik kejanggalan dalam KUA-PPAS 2020.

Indonesia Hendak Kerahkan 8.000 Tentara ke Gaza, Begini Respons Hamas

"Ada tim ad hoc pemeriksaan pegawai," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Menurutnya, kesalahan input data anggaran tersebut disebabkan oleh kelalaian di dalam Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab. Dia memastikan untuk menjatuhkan sanksi tegas jika terbukti ada faktor kelalaian disengaja.

Banyak Anggaran DKI Dinilai Janggal, Anies Salahkan Sistem Warisan Ahok

"Mereka semua (SKPD) akan diperiksa, kalau didapatkan ada salah maka akan disanksi sesuai yang dilanggar. Itu manusianya," ucapnya.

Dia menuturkan, tim ad hoc dibentuk merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Selain itu dia juga mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 128 Tahun 2019 tentang pembentukan tim pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.

"Dan itu timnya diketuai oleh Pak Sekda (Saefullah), sekretarisnya asisten pemerintah, anggotanya inspektorat, BKD dan biro hukum," katanya.

Sejumlah kejanggalan KUA-PPAS 2020, yaitu anggaran tim gubernur untuk percepatan pembanguan (TGUPP) naik dari Rp7,5 miliar menjadi Rp26,5 miliar kemudian direvisi menjadi Rp 21 miliar.

Selain itu, kejanggalan pada anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base yang mencapai Rp12 Miliar. Kemudian, anggaran untuk influencer mencapai Rp5 miliar.

Bahkan, anggaran untuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam pengadaan lem aibon mencapai Rp82 miliar dan untuk pengadaan pulpen mencapai Rp120 miliar.

Kejanggalan juga terlihat pada anggaran pengadaan komputer dengan total Rp121 miliar lebih. Rincian harga Rp15 juta per unit dari 7.313 unit yang direncanakan akan dibeli.

Terakhir, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp166,2 miliar untuk pembangunan septic tank komunal.

Editor: Kurnia Illahi