Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Ojol Demo di Monas Hari Ini, 1.541 Personel Gabungan Dikerahkan
Advertisement . Scroll to see content

Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup imbas Demo Setahun Pemerintahan Prabowo

Senin, 20 Oktober 2025 - 14:58:00 WIB
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup imbas Demo Setahun Pemerintahan Prabowo
Mahasiswa menggelar demo di Jalan Medan Merdeka Selatan pada Senin (20/10/2025). (Foto: iNews.id/Danan)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Massa aksi dari elemen mahasiswa mulai memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin (20/10/2025). Mereka akan melakukan aksi demo bertepatan dengan satu tahun Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dari pantauan iNews.id, polisi menutup akses Jalan Medan Merdeka Selatan usai kehadiran para peserta aksi. Tampak peserta yang tiba pertama sekitar pukul 14.00 WIB dan terdiri mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam); Stai Al Hikmah; Stai Sadra; PTIQ; Forsema PTKIS dan Universitas Cendekia Abditama.
 
Puluhan mahasiswa ini datang dengan satu mobil komando dan sejumlah sepeda motor. Mereka pun menuntut Presiden Prabowo Subianto agar mengevaluasi kinerjanya selama satu tahun ini.

"Indonesia Gawat Darurat," tulis spanduk yang dibawa peserta aksi.

"Evaluasi 1 tahun Prabowo-Gibran," tulis spanduk lain.

Tak lama kemudian mahasiswa dari Universitas Jayabaya tiba sekira pukul 14.20 WIB. Mereka pun langsung bergabung dengan peserta aksi yang tiba lebih dulu. 

Adapun, demo sore ini juga akan diikuti oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Namun hingga pukul 14.29 WIB peserta dari BEM SI belum tiba di lokasi demo.

Dalam aksi hari ini, BEM SI membawa sebanyak 17 tuntutan. Salah satu tuntutan yang dibawa yakni mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri Kabinet Merah Putih yang bermasalah.

"Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri di kabinet Merah Putih, terkhusus copot Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri HAM, dan Menteri Kehutanan atas lemahnya perlindungan lingkungan, pelanggaran HAM, dan pengelolaan sumber daya alam yang abai terhadap rakyat," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

Selain itu, massa aksi juga meminta agar pemerintah menolak seluruh pasal bermasalah dalam Rancangan Undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, lingkungan, dan demokrasi. Serta meningkatkan agar proses legislasi berjalan transparan dan partisipatif.

Sementara itu, dari pantauan iNews.id, Jalan Medan Merdeka Selatan depan Patung Kuda juga masih dilintasi pengendara. Polisi belum melakukan penutupan di ruas jalan tersebut. 

Berikut tuntutan yang dibawa massa aksi BEM SI:

1. Evaluasi total program MBG
2. Bebaskan seluruh tahanan Massa Aksi
3. Hentikan segala bentuk Intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap rakyat, serta wujudkan komitmen kebebasan bersuara.
4. Evaluasi total Kabinet Merah Putih dan copot menteri bermasalah
5. Reformasi menyeluruh Lembaga Legislatif
6. Evaluasi sistem pendidikan nasional dan realisasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan.
7. Jaminan kesejahteraan tenaga pendidik.
8. Evaluasi anggaran pertahanan dan keamanan negara.
9. Bubarkan komando teritorial.
10. Tolak Pasal bermasalah dalam RUU yang tidak Pro-Rakyat.
11. Menuntut penguatan implementasi UU TPKS beserta aturan turunannya sebagai perlindungan hukum korban kekerasan seksual serta optimalkan pendidikan moral sebagai pencegahan penyimpangan seksual dan perilaku seks bebas.
12. SAH-kan RUU yang Pro-Rakyat (RUU Perampasan Aset, PPRT, dan Masyarakat Hukum Adat).
13. Hentikan eksploitasi tambang yang merusak lingkungan di seluruh Indonesia.
14. Tolak food estate dan wujudkan kedaulatan pangan.
15. Tegaskan sikap pemerintah untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina serta mewujudkan komitmen pemerintah menolak kedatangan atlet zionis israel ke Indonesia.
16. Mendesak pemerintah agar memberikan edukasi secara menyeluruh sebelum pelaksanaan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di seluruh wilayah Indonesia.
17. Evaluasi serta pengawasan lebih ketat dalam program koperasi desa.

Editor: Puti Aini Yasmin

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut