Kapolda Metro Perintahkan Petugas Operasi Patuh Jaya Profesional: Tidak Ada Negosiasi!

JAKARTA, iNews.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memerintahkan jajarannya bertugas secara profesional di lapangan saat Operasi Patuh Jaya 2023. Dia meminta tak ada negosiasi terhadap pelanggar lalu lintas selama operasi pada 10-23 Juli 2023. 

“Saya perintahkan agar saudara melaksanakannya dengan profesional, tidak ada negosiasi, tidak ada transaksional dan jangan sakiti hati masyarakat,” kata Karyoto di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (10/7/2023). 

Baca Juga

AS Akan Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke Arab Saudi, Ini Respons PM Israel Netanyahu

Karyoto mengingatkan, penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan hukum.

“Karena seyogyanya penegakan hukum yang baik akan berdampak pada kedisiplinan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran kembali,” ujarnya.

Baca Juga

Ini 14 Sasaran Pelanggaran Operasi Patuh Jaya yang Dimulai 10-23 Juli 2023

Sebanyak 2.938 personel gabungan dilibatkan dalam Operasi Patuh Jaya 2023 terdiri atas personel Polda Metro Jaya dan Polres jajaran, TNI, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP DKI, Organisasi Angkutan Darat hingga Dewan Transportasi DKI Jakarta.

Petugas akan menindak belasan jenis pelanggaran yang menjadi target operasi. Yakni pengemudi melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan HP saat mengemudi, tidak menggunakan helm SNI (standar nasional Indonesia), pemobil yang tidak menggunakan sabuk pengamanan saat berkendara, melebihi batas kecepatan, hingga berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM.
 
Selain itu, sepeda motor yang berboncengan melebihi ketentuan, kendaraan tidak layak jalan, kendaraan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang standar, hingga kendaraan yang tidak dilengkapi STNK juga menjadi sasaran. 

Tim gabungan juga akan menindak pengendara yang melanggar marka atau bahu jalan, kendaraan yang memasang rotator atau sirine, hingga kendaraan yang menggunakan pelat RFS atau RFP yang tidak sesuai peruntukannya.

Editor: Reza Fajri