Massa BEM SI Mulai Padati Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup

JAKARTA, iNews.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025). Mereka akan melakukan demonstrasi bertajuk INDONESIA (C)EMAS.

Berdasarkan pantauan, para mahasiswa mulai tiba pukul 16.00 WIB. Jalan Medan Merdeka Selatan pun ditutup.

Baca Juga

Konser AC/DC Guncang Kota Melbourne Australia, Tanah Bergetar hingga 3,5 Km

Sejumlah perwakilan massa mulai menyuarakan orasi dari atas mobil komando. Massa juga terlihat membawa sejumlah poster bernada tuntutan.

Puluhan mahasiswa tampak memadati sisi Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Patung Kuda menuju Balai Kota Jakarta. Mereka terlihat mengenakan almamater dari kampus masing-masing.

Baca Juga

1.489 Personel Gabungan Diterjunkan Kawal Aksi Demo BEM SI Hari Ini

Hingga kini, aksi demo masih berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sementara itu, jalan yang ditutup yakni arah Balai Kota Jakarta, sedangkan arah sebaliknya tetap dibuka.

Baca Juga

Dari Tarif Impor Trump hingga Rangkap Jabatan Menteri, Ini Tuntutan Demo BEM SI Hari Ini 

Demo bertajuk INDONESIA (C)EMAS tersebut dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Rakyat Bangkit. Aksi dilakukan sebagai bentuk kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.

Baca Juga

Ratusan Mahasiswa BEM SI bakal Gelar Demo Hari Ini di Patung Kuda Jakpus

Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan memperkirakan ada ratusan mahasiswa yang turun ke jalan untuk ikut aksi tersebut.

"Kemungkinan 500-100 (mahasiswa ikut aksi nasional)," ucap Muzammil saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (27/7/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, unjuk rasa itu mempersoalkan sejumlah kebijakan pemerintah seperti, penulisan sejarah ulang Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon hingga Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Selain itu, BEM SI juga mempersoalkan kesepakatan dagang dengan AS yang mana Indonesia dikenakan tarif resiprokal 19 persen, sejumlah isu minerba, pengadaan batalyon di Aceh dan peradilan militer di UNRI, isu LGBTQ, putusan MK pejabat negara untuk tidak merangkap jabatan dan batalkan UU TNI.

"Tuntutan, penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah, desakan untuk pendidikan sejarah yang akurat dan berbasis fakta, tanggung jawab moral bagi pihak yang mencoba membelokkan sejarah," kata Muzammil.

"Peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontrovesial diselesaikan. Mendesak DPR dan pemerintah untuk segera memprioritaskan pembahasan dan pengesahan kedua RUU ini memastikan isinya pro terhadap rakyat dan tanpa tendensi politik," katanya.

Muzammil juga mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral dengan AS. Hal itu ditujukan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Editor: Rizky Agustian