Minta PSBB Diperketat, DPRD Desak Pemprov DKI Rajin Sidak Perkantoran

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk tidak mencabut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi yang berakhir 30 Juli. Pasalnya, kasus Covid-19 di ibu kota melonjak tajam dalam sepekan terakhir.

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani mengusulkan PSBB Transisi diperpanjang, bahkan diperketat kembali jika diperlukan.

Baca Juga

Netanyahu Kunjungi Wilayah Suriah Selatan, Damaskus Murka

"Pendapat saya, PSBB transisi perlu diperpanjang mengingat positif Covid-19 di DKI sedang meningkat tajam, jadi perlu PSBB transisi diperpanjang bahkan diperketat," kata Zita, Rabu (29/7/2020).

Menurut Zita, salah satu yang perlu menjadi perhatian yaitu perkantoran karena menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Dia mendesak Pemprov untuk rajin melakukan inspeksi mendadak (sidak) di area perkantoran layaknya tempat hiburan malam.

"Ini perlu Pemprov lebih tegas lagi, mungkin melakukan sidak di perkantoran. Saya tahu Pemprov sudah melakukan sidak di tempat hiburan, seperti di kafe, itu saya sudah tahu dan pernah melihat langsung, tapi saya belum pernah melihat sidak dilakukan di perkantoran," ucapnya.

Anggota dewan dari Fraksi PAN itu mengatakan, sidak ke perkantoran perlu dilakukan untuk memastikan mereka benar-benar mengikuti protokol kesehatan.

"Jangan-jangan hanya di luar saja, ketika kita masuk ke dalam, karyawannya tidak patuh, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, dan tidak cuci tangan," ucapnya.

Berdasarkan laporan harian Satgas Penanganan Covid-19, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi penyumbang terbanyak kasus positif di Indonesia per 28 Juli 2020. Ada penambahan sebanyak 409 kasus harian positif corona.

Klaster perkantoran menjadi salah satu yang menjadi penyumbang tertinggi terkait lonjakan kasus corona di Jakarta. Hal itu terjadi setelah PSBB mulai dilonggarkan dan diubah menjadi PSBB transisi.

Editor: Rahmat Fiansyah