Pelajar Ikut Demo, Wagub DKI Minta Dinas Pendidikan Jangan Gegabah Jatuhkan Sanksi

JAKARTA, iNews. id- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Pemprov DKI masih mengevaluasi terkait sejumlah pelajar kedapatan ikut serta dalam demo mahasiswa. Dinas Pendidikan diminta bijak. 

"(Sanksi) Nanti kita akan evaluasi apakah dirasa perlu atau tidak diberikan dulu ya, kami akan evaluasi, keterlibatannya, perannya, kami lihat dulu," kata Ariza kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Baca Juga

Ini 3 Senjata Canggih Iran yang Ciptakan Mimpi Buruk bagi AS dan Israel

Ariza mengatakan bahwa Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait keterlibatan sejumlah pelajar. Sehingga Ia tidak gegabah perihal sanksi termasuk soal pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kami lihat ke Polda Metro, seperti apa pelajar, apakah dari Jakarta atau luar Jakarta, jadi jangan terburu-buru memberikan sanksi, kita harus bijak," ucap Ariza saat ditanya terkait sanksi pencabutan KJP.

Baca Juga

Pria Bersenjata Serang Kereta Api Bawah Tanah di New York, Puluhan Orang Terluka

Lebih lanjut, Ariza mengatakan tidak ada fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak imbas demo 11 April. Hanya Pos Polisi Pejompongan dan juga tanaman yang terinjak pendemo.

"Sejauh ini tidak ada (laporan) fasilitas umum yang dirusak, kecuali pos polisi, tanaman-tanaman," tuturnya.

Sebagai informasi, aksi demo 11 April yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Bahkan aksi berujung pembakaran sebuah pos polisi di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh orang tidak dikenal (OTK).

Tak hanya itu, Dosen Universitas Indonesia Ade Armando juga menjadi sasaran amuk massa di Gedung DPR-MPR hingga babak belur.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq