Pemilik Akun FB Cakra Adi Negara Ditangkap Polisi, Dilaporkan Aktivis Dani Wiyono terkait Dugaan Fitnah
JAKARTA, iNews.id - Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengamankan pria berinisial CAN yang diduga sebagai pemilik akun Facebook (FB) Cakra Adi Negara. CAN diamankan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilayangkan aktivis Dani Eko Wiyono.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan pengamanan tersebut. Dia mengatakan, CAN saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya.
"Benar, Ditressiber Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang berinisial CAN terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah," kata Budi kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
CAN dilaporkan pada 3 November 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/8378/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
"Perkara tersebut dilaporkan oleh DW pada 3 November 2026, dengan CAN sebagai terlapor. Saat ini, CAN masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana tersebut," ujarnya.
Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan, perkara itu berkaitan dengan unggahan akun Facebook Cakra Adi Negara pada 30 Oktober 2026.
Dalam uraian laporan, Dani mengaku dirugikan oleh sebuah postingan yang menyebut dirinya menerima uang untuk kemudian diserahkan kepada AMPB. Namun, unggahan tersebut menuduh Dani tidak menyerahkan uang itu dan menghilang.
"Usut demi usut, dugannya uang itu diserahkan kepada Dani untuk kemudian diberikan kepada AMPB, namun Dani tidak menyerahkan dan menghilang begitu saja," demikian kutipan unggahan yang tercantum dalam dokumen laporan.
Dani merasa dirugikan karena membantah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dalam postingan tersebut. Dia kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk membuat laporan.
Dalam dokumen tersebut, laporan tercatat sebagai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 dan/atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Editor: Donald Karouw