Pemkot Depok Selidiki Dugaan Oknum RT Pungli Bansos Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Bantuan sosial (bansos) mulai dibagikan kepada warga yang terdampak akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Beredar viral di media sosial laporan mengenai pungutan liar (pungli) kepada warga yang menerima bansos.

Wali Kota Depok Mohammad Idris berjanji melakukan investigasi. Dia mengatakan akan memberi sanksi berat jika pelaku tertangkap.

Baca Juga

Trump Luncurkan Serangan Skala Besar di Suriah, Targetkan ISIS

"Penyelidikan dan penelusuran tersebut dilakukan terhadap bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok," kata Idris, Minggu (19/4/2020).

Pemotongan dana bansos jaring pengaman sosial (JPS) PSBB Kota Depok diduga dilakukan oleh oknum ketua RT di Kota Depok. Dana bansos warga terdampak COVID-19 seharusnya mendapatkan dana Rp250.000 per kepala keluarga dari Pemkot Depok.

Baca Juga

PSBB di Jakarta, Jasa Marga Sebut 1.549 Kendaraan Masih Langgar Aturan

Namun, warga mendapatkan Rp225.000 dan Rp25.000 dana tersebut dipotong per KK yang dilakukan oleh oknum ketua RT.

Idris mengatakan terkait adanya informasi dugaan pemotongan dana bantuan di salah satu wilayah, pihaknya sedang melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi tersebut.

Dikatakannya penelusuran dan pengawasan itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Menurut dia, melalui laporan ini, diharapkan adanya kontribusi dan pengawasan dari Satuan Tugas (Satgas) Kampung Siaga Covid-19 di wilayah masing-masing. Terlebih dalam pendistribusian bansos di Kota Depok selama pandemi virus Corona ini.

"Masing-masing wilayah memiliki Satgas Kampung Siaga Covid-19, diharapkan adanya pengawasan dalam pendistribusian bansos agar merata, tepat sasaran, serta jumlahnya sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok Usman Haliyana mengakui adanya pungutan liar bansos Covid-19 yang dilakukan sejumlah oknum RT di Depok.

"Iya memang ada oknum RT yang melakukan hal tersebut, tapi tidak semuanya melakukan pungutan liar," katanya, Minggu (19/4/2020).

Editor: Muhammad Fida Ul Haq